Kemenkes Sederhanakan Pengurusan Sertifikat Laik Higiene

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) disederhanakan. Sebab, sertifikasi tersebut sangat dibutuhkan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) di Komisi IX DPR. Raker membahas permasalahan penerapan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi di dalam Minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu supaya bisa mempercepat penerbitas SLHS ini ke ribuan SPPG ini yang ada," kata Budi Gunadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.

Eks Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menjelaskan, pengurusan SLHS merupakan kewenangan pemerintah daerah (pemda). Tugas tersebut dikerjakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
 

Baca juga: Kepala BGN Instruksikan SPPG Masak Menu MBG Pakai Air Galon

"Ini nanti akan diterbitkan oelh Sudinas Kesehatan," ungkap Budi.

Budi menyampaikan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Diharapkan, koordinasi tersebut bisa mempercepat pengurusan SLHS.

Ilustrasi SPPG. Foto: Metrotvnews.com.

"Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota dinkesnya untuk bisa menjelaskan agar bisa menjelaskan dan membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini," ujar Budi.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan 34 dari 8.583 SPPG yang memiliki SLHS. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.