Prabowo-Gibran Harus Konsisten Monitoring Penggunaan Anggaran

Jakarta: Pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, didorong untuk bisa secara konsisten melakukan monitoring atas realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun depan. Itu berkaitan dengan penambahan alokasi belanja yang telah disahkan oleh DPR.

"Pemerintah terpilih atau pemerintah baru perlu memastikan penambahan anggaran itu akan dipertanggungjawabkan melalui monitoring dan evaluasi yang tetap terutama untuk program-program yang sifatnya baru," ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Jumat, 20 September 2024.

Diketahui, alokasi belanja negara pada tahun depan disepakati sebesar Rp3.621,31 triliun, naik dari usulan pemerintah yang senilai Rp3.613,1 triliun. Perubahan belanja itu mencakup belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp919 triliun.

Penaikan alokasi itu utamanya ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas presiden terpilih di tahun depan. Konsistensi monitoring pelaksanaan anggaran, kata Yusuf, menjadi penting agar tujuan dari beberapa program anyar tersebut bisa dipastikan efektivitasnya.

"Setidaknya dalam tataran jangka waktu satu tahun ke depan dan dalam satu tahun ke depan harapannya evaluasi juga akan lebih sering dilakukan sekali lagi untuk memastikan sasaran output dalam jangka pendek itu bisa tercapai," jelas Yusuf.
 

Baca juga: APBN 2025 Diketok, Menkeu: Pertama Kali Pendapatan Negara Tembus Rp3.000 Triliun

 

Pastikan sinkronisasi belanja pusat-daerah

Selain itu, pemerintahan baru di tahun depan juga mesti bisa memastikan harmonisasi dan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar belanja-belanja daerah yang notabene berasal dari transfer ke daerah (TKD) di APBN bisa sejalan dengan tujuan dari pemerintah pusat.

Apalagi dalam waktu dekat akan dilakukan pemilihan kepala daerah baru. Aspek kesinambungan kebijakan keuangan daerah menjadi hal penting agar bisa memberi dampak dan hasil yang baik bagi rencana ekonomi secara nasional.

"Ini krusial, terutama untuk memastikan eksekusi belanja di level daerah itu bisa terlaksanakan dengan baik dan bisa melanjutkan program dan kebijakan undang-undang HKPD yang telah dilakukan oleh pemerintahan daerah sebelumnya," jelas Yusuf.

Pemerintahan baru juga mesti memperhatikan dan mencari upaya untuk menggenjot penerimaan pajak sesuai dengan target. Sebab itu dinilai akan menantang lantaran kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun depan relatif sama dengan tahun ini, sementara target penerimaan pajak mengalami kenaikan signifikan.

"Optimalisasi melalui intensifikasi dari data wajib pajak juga akan krusial untuk memastikan realisasi pada pos penerimaan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah," tutur Yusuf.