KPK Tuding Pemilu Ajang Transaksional

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menjadi ajang transaksional. Sebagian besar calon dinilai mengutamakan pembagian uang ketimbang beradu gagasan.

"Semakin lama kontestasi pemilu bukan lagi kontestasi ideologi, tapi kontestasi transaksional," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Oktober 2023.

KPK, kata dia, memiliki bukti atas klaim itu. Menurut Amir, kemenangan dalam kontestasi politik di Indonesia bergantung pada total uang yang disiapkan untuk kampanye dan mengumpulkan massa.

"Kampanye dan sosialisasi saja disisipi transaksional yang memakan 71 persen ongkos politik, lalu adanya biaya operasional, biaya saksi, praktik mahar partai yang tinggi, pemenuhan persyaratan dan administrasi, hingga biaya untuk melakukan survei," ucap Amir.

Politik uang merupakan salah satu contoh transaksional dalam pemilu. Kebiasaan buruk itu saat ini dinilai sudah menjamur di Indonesia.

Amir juga menyebut transaksional dalam pemilu kini sudah menjadi budaya. Padahal, kata dia, caleg harusnya menunjukkan sikap berintegritas tinggi.

"Sejak pertama menyalonkan diri, calon pemimpin harus menunjukkan nilai-nilai integritas. Integritas ini sederhananya adalah, apa yang kita ucapkan, harus sesuai dengan apa yang kita perbuat dan harus sesuai dengan norma. Bekalnya, ialah kejujuran," ujar Amir.

Karenanya, KPK terus memaksimalkan sosialisasi penolakan politik uang ke masyarakat. Menurut Amir, pihaknya punya strategi jitu untuk meminimalisir pemilu di Indonesia berlangsung transaksional.

"Strategi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pun sudah dirunutkan dalam strategi trisula Pemberantasan Korupsi melalui sula Pendidikan dengan membangun nilai antikorupsi, sula pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem, dan sula Penindakan untuk memberikan efek jera pada pelaku korupsi," tutur Amir.