Kejagung Buka Peluang Terapkan Pasal Pencucian Uang di Kasus Zarof Ricar

Jakarta: Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan untuk menyangkakan mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Zarof merupakan tersangka kasus permufakatan jahat terkait suap dan gratifikasi pengurusan perkara pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tannur.

Pengenaan TPPU diyakini mampu membongkar jaringan makelar kasus alias markus di lembaga peradilan, termasuk di MA. Terlebih, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) berhasil menyita uang senilai hampir Rp1 triliun maupun emas seberat 51 kilogram dari kediaman Zarof yang diduga berasal dari pengaturan perkara sejak 10 tahun silam.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penyidik sampai saat ini masih fokus mengusut permufakatan jahat dalam pengurusan perkara Ronald. Sebelumya Ronald sempat divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

"Nanti kita lihat, kan masih fokus ke permufakatannya. Kalau memang cukup bukti ke arah itu (TPPU), kenapa tidak?" kata Harli di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
 

Baca juga:  Bongkar Makelar Kasus, Kejagung Tunggu 'Nyanyian' Zarof Ricar

Terpisah, pakar TPPU dari Universitas Indonesia, Yunus Husein mengatakan bahwa barang bukti yang disita penyidik JAM-Pidsus dari Zarof mengindikasikan adanya greedy corruption atau korupsi yang rakus. Ia meyakini adanya penyembunyian atau penyamaran yang dilakukan Zarof dari hasil dugaan korupsi.

Jika diterapkan pasal TPPU, Yunus menyebut bahwa beban pembuktian sumber Rp920 miliar dan emas 51 kilogram itu harus dilakukan sendiri oleh Zarof selaku terdakwa di pengadilan.

"Dia akan nyanyi itu, ini (uang) dari mana, dari mana. Jadi harus dakwaan kumulatif, korupsi dan TPPU. Kalau enggak (didakwa dengan TPPU), enggak akan keungkap aliran dananya dari mana," ujar Yunus.

Zarof ditahan sejak Jumat, 25 Oktober lalu di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 dan Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi.