Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Masyarakat Mesti Rapatkan Barisan

Jakarta: Dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mesti diusut tuntas. Masyarakat sipil didorong merapatkan barisan, karena Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Demokratis menemukan berbagai dugaan kecurangan.

"Sudah saatnya kelompok masyarakat sipil merapatkan barisan dan bergerak menyelamatkan demokrasi Indonesia," ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Februari 2024.

Mewakili Koalisi Masyarakat, Gufron melihat dugaan kecurangan semakin banyak terjadi usai hari pencoblosan. Misalnya, terkait penggelembungan suara pasangan calon (paslon) tertentu yang dinilai tak lazim.
 

Baca: Timnas Anies-Muhaimin Duga Ada Penghapusan Data Real Count KPU

Terlebih, dalih penyelenggara menyalahkan sistem perihal salah input. "Ini menunjukkan bahwa Pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024, tidak legitimate serta meruntuhkan kedaulatan rakyat dan demokrasi," kata Gufron.

Pihaknya melihat kecurangan diduga telah dirumuskan sejak awal. Misalnya, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat partisipasi calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024.

"Sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi," tegas Gufron.

Pihaknya meyakini ada campur tangan penguasa dalam dugaan-dugaan kecurangan pemilu tersebut. Termasuk, dalam menyalahgunakan kekuasaan dan menggerakkan komponen negara dalam memenangkan calon tertentu.

"Pelanggaran masif yang terjadi pada hari pencoblosan dan pascapencoblosan menunjukkan bahwa kejahatan sebelum hari pencoblosan berlanjut," tegas Gufron.