Kremlin: Rusia Menginginkan Perdamaian dengan Ukraina, Bukan Gencatan Senjata

St. Petersburg: Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan posisi Rusia mengenai kemungkinan gencatan senjata di sektor energi dengan Ukraina belum berubah, seraya menegaskan bahwa Moskow menginginkan perdamaian, bukan sekadar gencatan senjata.

Dalam konferensi pers di St. Petersburg pada Rabu, 21 Oktober 2026, Peskov mengatakan penyelesaian menyeluruh atas konflik Ukraina tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan perwakilan Kyiv.

“Tidak ada yang berubah. Kami membutuhkan perdamaian, bukan gencatan senjata,” kata Peskov ketika ditanya apakah posisi Moskow mengenai kemungkinan gencatan senjata di sektor energi dengan Ukraina telah berubah.

“Tentu saja, persoalan Ukraina tidak mungkin diselesaikan sepenuhnya tanpa keterlibatan perwakilan dari Kyiv. Karena itu, perwakilan Kyiv harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ini penting untuk diperhatikan,” ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Menanggapi pernyataan Presiden Finlandia Alexander Stubb yang kembali menegaskan posisi bersama negara-negara Eropa mengenai Ukraina, Peskov mengatakan pernyataan tersebut kemungkinan tidak akan memberikan kontribusi konstruktif bagi penyelesaian konflik.

“Kita akan melihat seberapa konstruktif kontribusi yang dapat diberikan Stubb. Jika ia dapat memberikan kontribusi yang konstruktif, hal itu dapat dipandang positif. Namun, jika tidak, dan ia hanya mengulangi posisi bersama Eropa, kemungkinan besar itu tidak akan menjadi kontribusi yang konstruktif,” kata Peskov.

Dalam kesempatan yang sama, Peskov juga menanggapi laporan Dewan Antarpemerintah Eurasia mengenai kemungkinan konsekuensi penangguhan keanggotaan Armenia dalam Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Ia mengatakan Kremlin belum meninjau dokumen tersebut.

Sebelumnya, layanan pers pemerintah Rusia menerbitkan laporan bersama pemerintah Rusia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgizstan berjudul “On the Possible Consequences of Suspending the Application of the Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014, with Respect to the Republic of Armenia."

Laporan tersebut mengkaji potensi dampak penangguhan keanggotaan Armenia dalam EAEU terhadap perekonomian negara itu.

Baca juga: Kremlin Sebut Zelensky Tak Punya Kemauan Politik untuk Akhiri Perang