KPK: Kontrol Masyarakat Sipil Penting dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta: Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, salah satunya masyarakat sipil. Terlebih, pelaku utama dari praktik rasuah dinilai banyak dari pemegang kewenangan.

"Kami merasa karena subjek daripada pelaku tindak pidana korupsi ini adalah pemegang kewenangan, maka kontrol civil society ini sangat penting," kata Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dalam acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Agus meyakini masyarakat dapat memberikan masukan dan peringatan kepada KPK titik-titik yang rawan terjadi korupsi. Di samping itu, ia menyebut komitmen paling penting dalam pemberatasan korupsi adalah menjadikan integritas sebagai standar dalam pengambilan keputusan.

"Dan kami KPK tidak akan bisa bekerja tanpa sinergi dengan para pihak," ungkap Agus.


Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Zulfikar Fazli


Agus melanjutkan KPK bertekad untuk menjaga transparansi. Menurut Agus, transparansi itu tidak akan terwujud tanpa digitalisasi dan teknologi informasi.

"Maka, kami juga akan berusaha untuk memasukkan digitalisasi dan information technology dalam struktur kerja kami. Sehingga akuntabilitasnya dapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik," ujar Agus.

Terakhir, Agus berharap semua level berkomitmen untuk menolak korupsi. Dengan demikian, fondasi Indonesia Maju akan tercapai.

"Mudahan-mudahan, terima kasih," pungkas Agus.