Pemkab Sumenep Wajibkan Bakal Calon Kades Lampirkan Hasil Tes Bebas Narkoba

Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan mewajibkan bakal calon kepala desa melampirkan hasil pemeriksaan bebas narkoba sebagai salah satu persyaratan pendaftaran. Kebijakan tersebut direncanakan mulai diterapkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2027.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, mengatakan ketentuan tersebut merupakan langkah pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan aparat desa.

"Gagasan cegah dini penyalahgunaan narkoba bagi para calon kepala desa ini timbul, setelah aparat kepolisian menangkap dua oknum kepada desa yang terlibat kasus narkoba," kata Dzulkarnain di Sumenep, seperti dilansir Antara, Selasa, 10 November 2026.

Sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep menangkap dua kepala desa yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Keduanya ialah Kepala Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, dan Kepala Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten.

Kedua kepala desa tersebut ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan polisi saat berlangsung pesta narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, keduanya diketahui positif mengonsumsi narkoba.
 

"Atas dasar itu maka kami melakukan upaya pencegahan dini. Di antaranya, warga yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepada desa harus melampirkan hasil tes bebas narkoba," katanya.

Dzulkarnain menuturkan, DPMD Sumenep telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep dan jajaran Polresta Sumenep untuk membahas rencana penerapan persyaratan tersebut.

"BNNK dan Polresta Sumenep sangat mendukung hal ini, karena kebijakan ini dinilai sebagai langkah efektif dalam berupaya menekan penyalahgunaan narkoba," katanya.


Ilustrasi narkoba. Foto: Medcom.id.

Ia menjelaskan, persyaratan hasil tes bebas narkoba bagi bakal calon kepala desa akan mulai diberlakukan pada pilkades serentak 2027. Ketentuan tersebut juga telah disampaikan kepada para kepala desa di Kabupaten Sumenep.

"Saat ini, ketentuan mengenai prasyarat ini sudah kami sampaikan kepada para kepala desa di Kabupaten Sumenep," katanya.

Rencana kebijakan tersebut turut memperoleh dukungan dari sejumlah unsur masyarakat. Selain BNNK dan Polresta Sumenep, dukungan juga datang dari tokoh agama, organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep.