Israel Gelar Pemungutan Suara, Netanyahu Makin Terdesak

Tel Aviv:  Masyarakat Israel mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa 27 Oktober 2026 dalam pemilihan parlemen yang berlangsung ketat.

Pemilu ini berpotensi mengakhiri masa kekuasaan panjang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau justru membuat negara tersebut kembali mengalami kebuntuan politik, mengingat tidak ada satu pun blok politik besar yang diprediksi mampu mengamankan mayoritas kursi untuk memerintah.

Pemilihan ini merupakan pemilu pertama di Israel sejak serangan 7 Oktober 2023 dan ofensif Israel ke Jalur Gaza yang menyusul setelahnya, serta di tengah konfrontasi militer dengan Lebanon dan Iran.

Ini juga menjadi pemilu pertama di Israel yang diselenggarakan tepat waktu sejak tahun 1988, setelah selama beberapa dekade pemerintahan yang berkuasa selalu runtuh sebelum menyelesaikan masa jabatan empat tahun mereka.

Sekitar 7,3 juta orang memiliki hak pilih, termasuk kurang lebih 1,2 juta warga Palestina yang merupakan warga negara Israel. Pemungutan suara akan berlangsung di 12.018 TPS, dengan sekitar 18.000 kotak suara disiapkan di seluruh negeri.

Sebagian besar TPS akan dibuka mulai pukul 07.00 pagi dan ditutup pada pukul 22.00 malam waktu setempat. Hari pemilihan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Sebanyak 37 partai dan daftar pemilihan bersaing untuk memperebutkan kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Untuk membentuk koalisi pemerintahan, diperlukan dukungan dari setidaknya 61 anggota parlemen.

Berdasarkan sistem perwakilan proporsional yang diterapkan Israel, pemilih memberikan suara untuk partai, bukan untuk kandidat individu. Setiap partai harus memperoleh setidaknya 3,25% dari total suara sah agar bisa masuk ke parlemen.

Belum pernah ada satu partai pun yang berhasil meraih mayoritas mutlak di Knesset, sehingga negosiasi koalisi menjadi penentu dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai perdana menteri.

Partai Eisenkot unggul dalam jajak pendapat terakhir.

Survei terakhir yang dirilis oleh tiga lembaga penyiaran televisi utama Israel menunjukkan bahwa partai sentris Yashar, yang dipimpin oleh mantan kepala militer Gadi Eisenkot, unggul tipis atas partai Likud pimpinan Netanyahu.

Partai Yashar diprediksi akan meraih 22 hingga 23 kursi, sementara partai Likud diperkirakan memperoleh 19 hingga 21 kursi. Aliansi B'Yachad -,yang berarti "Bersama”,- yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid, diproyeksikan menempati posisi ketiga dengan perolehan 14 hingga 15 kursi.

Partai-partai oposisi lainnya mencakup partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan jenderal Yair Golan, serta partai Yisrael Beytenu pimpinan mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman.

Ketiga survei tersebut memproyeksikan blok sayap kanan dan religius pendukung Netanyahu akan meraih 50 kursi, sementara blok oposisi diperkirakan memperoleh antara 52 hingga 56 kursi.

Partai-partai yang dipimpin oleh pihak Palestina diproyeksikan meraih total 14 hingga 16 kursi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa baik Netanyahu maupun Eisenkot tidak memiliki jalan yang jelas untuk mencapai ambang batas 61 kursi yang diperlukan guna membentuk pemerintahan.

Memenangkan jumlah kursi terbanyak tidak secara otomatis menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri.
Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan partai-partai yang terpilih sebelum menugaskan pembentukan pemerintahan kepada anggota parlemen yang dianggap paling mampu menggalang dukungan mayoritas di parlemen.

Netanyahu berjuang demi kelangsungan karier politiknya

Netanyahu, 77 tahun, berupaya meraih masa jabatan baru setelah menjabat sebagai perdana menteri selama lebih dari 18 tahun dalam tiga periode terpisah.

Kampanyenya sangat berfokus pada keamanan nasional; ia menonjolkan pengalaman serta kebijakan militernya sebagai hal yang krusial untuk menghadapi ancaman regional.

Namun, ia menghadapi kritik terkait kegagalan pemerintahannya dalam mencegah serangan 7 Oktober, cara penanganan konflik yang menyusul setelahnya, serta penolakannya terhadap pembentukan komisi penyelidikan negara yang independen untuk mengusut kegagalan keamanan tersebut.

Netanyahu juga tengah diadili atas tuduhan korupsi -,yang ia bantah,- serta menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Potensi mitra koalisinya mencakup partai-partai sayap kanan ekstrem yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, serta partai ultra-Ortodoks Shas dan United Torah Judaism.

Ben-Gvir dan Smotrich telah menyerukan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, menolak pembentukan negara Palestina, serta mendorong warga Palestina untuk meninggalkan Gaza. Sementara itu, partai-partai ultra-Ortodoks menghadapi kritik yang kian tajam terkait tuntutan mereka untuk mempertahankan pengecualian wajib militer bagi para pelajar agama, di tengah upaya militer Israel mengatasi kekurangan personel setelah bertahun-tahun dilanda konflik.

Eisenkot menawarkan perubahan kepemimpinan, namun bukan pergeseran besar dalam isu-isu keamanan. Eisenkot, 66 tahun, pernah menjabat sebagai kepala militer Israel dari tahun 2015 hingga 2019 dan bergabung dengan pemerintahan darurat Netanyahu setelah serangan 7 Oktober.

Ia kemudian meninggalkan pemerintahan tersebut setelah mengkritik cara Netanyahu menangani serangan di Gaza serta ketiadaan strategi politik yang jelas. Putranya gugur saat bertugas dalam militer Israel di Gaza pada Desember 2023.

Dalam kampanyenya, Eisenkot mengusung isu akuntabilitas pemerintah, stabilitas politik, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Ia mendukung pembentukan penyelidikan resmi terkait kegagalan keamanan pada 7 Oktober, serta pengakhiran kebijakan pengecualian wajib militer yang luas bagi pria dari kelompok ultra-Ortodoks.

Meskipun memosisikan dirinya sebagai alternatif bagi Netanyahu, Eisenkot tetap mempertahankan pandangan yang serupa terkait beberapa masalah keamanan utama.

Ia menentang pembentukan negara Palestina yang berdaulat penuh dalam kondisi saat ini, serta menyatakan bahwa kemampuan militer Hamas dan kekuasaan kelompok tersebut di Gaza harus dilenyapkan.

Dengan demikian, pemilihan umum ini menyuguhkan pendekatan yang berbeda dalam hal kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, independensi peradilan, dan hubungan dengan partai-partai sayap kanan ekstrem kepada para pemilih, meskipun kedua kandidat utama memiliki pandangan yang sama mengenai isu-isu keamanan krusial.

Partai-partai Arab dapat menjadi penentu keseimbangan kekuatan.

Joint List dan Ra'am—partai-partai utama yang mewakili warga Palestina di Israel—dapat memainkan peran krusial jika tidak ada satu pun blok besar yang berhasil meraih 61 kursi.

Hasil jajak pendapat memprediksi Joint List akan memperoleh sekitar sembilan kursi, sementara Ra'am diperkirakan meraih antara lima hingga tujuh kursi.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Eisenkot mungkin memerlukan dukungan dari salah satu atau kedua partai yang mewakili warga Palestina tersebut, baik melalui partisipasi formal dalam koalisi maupun dukungan dari luar parlemen.

Pengaturan semacam itu akan menghadapi hambatan politik.

Lieberman telah menolak untuk bergabung dengan pemerintahan yang bergantung pada partai-partai yang mewakili warga Palestina, sementara tokoh oposisi lainnya juga enggan berkomitmen pada kesepakatan semacam itu.

Netanyahu berulang kali mengangkat isu mengenai kemungkinan partai-partai yang mewakili warga Palestina memengaruhi pemerintahan mendatang, sebagai cara untuk memobilisasi pemilih sayap kanan.

Skenario koalisi dan kemungkinan kebuntuan politik.

Pemungutan suara pada hari Selasa dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Netanyahu dapat membentuk pemerintahan kembali jika bloknya berhasil meraih tambahan kursi yang cukup atau menarik anggota parlemen dari luar aliansi yang ada saat ini.

Koalisi yang dipimpin oleh Eisenkot kemungkinan besar akan bergantung pada kesepakatan yang melibatkan partai-partai yang mewakili warga Palestina, anggota parlemen yang berpindah kubu, atau kompromi sulit di antara para pemimpin oposisi yang terpecah secara ideologis.

Pemerintahan persatuan yang melibatkan Likud dan partai-partai oposisi utama merupakan kemungkinan lain, meskipun Eisenkot dan beberapa sekutunya telah menegaskan tidak akan bersedia berada di bawah kepemimpinan Netanyahu.

Jika tidak ada pihak yang mampu mengumpulkan mayoritas kursi, Netanyahu dapat tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara selama negosiasi koalisi yang berkepanjangan, yang berpotensi mengarah pada pemilihan umum berikutnya.

Perolehan suara partai-partai kecil -,yang dalam jajak pendapat berada di dekat ambang batas parlemen sebesar 3,25%,- bisa menjadi faktor penentu. Partai yang gagal mencapai ambang batas tersebut tidak akan mendapatkan kursi, yang berpotensi melemahkan sekutu politik mereka serta mengubah keseimbangan kekuatan di antara blok-blok yang bersaing.

Hasil jajak pendapat cepat atau exit polls diperkirakan akan dirilis segera setelah pemungutan suara berakhir pada pukul 22.00 waktu setempat, hari Selasa. Hasil resmi awal akan mulai muncul sepanjang malam, meskipun penghitungan suara dari personel militer, rumah sakit, penjara, dan pengaturan pemungutan suara khusus lainnya mungkin memakan waktu beberapa hari.

Hasil resmi dijadwalkan untuk diterbitkan paling lambat tanggal 4 November, setelah itu negosiasi koalisi dapat berlanjut selama berminggu-minggu.