Soal Ledakan Amunisi, Komisi I Ingatkan TNI Jangan Ceroboh saat Bertugas

Jakarta: Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan para prajurit TNI jangan ceroboh saat bertugas. Hal ini merespons soal ledakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga. Untuk hal-hal gini enggak boleh sembarang orang," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.

Utut mengatakan DPR tak mendorong TNI menerbitkan aturan baru. Khususnya, aturan terkait pengetatan saat peledakan amunisi kedaluwarsa.

DPR, kata dia, hanya mendorong prajurit harus mampu menjaga sikap saat bekerja. Terlebih, meminimalisir risiko yang mengakibatkan korban jiwa.

"Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka enggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada culture," ujar dia.
 

Baca Juga:  Komisi I DPR Didesak Bentuk Tim Independen Usut Ledakan Amunisi di Garut

Komisi I akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Pangdam III Siliwangi Mayjen Dadang Arif Abdurahman. Pemanggilan buntut kasus ledakan tersebut.

"Nanti biar Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi," kata Utut.

Sebanyak 13 orang tewas dalam ledakan saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin pagi, 12 Mei 2025. Kapuspen TNI Mayjen Kristomei S mengatakan dari jumlah korban tersebut tercatat ada sembilan warga sipil dan empat anggota TNI.

Jasad korban sudah dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk untuk diidentifikasi. Dia juga menyebut lahan yang digunakan untuk pemusnahan amunisi merupakan milik BKSDA Kabupaten Garut.