Lahan 62,15 Hektare Operasional Tambang Ilegal Diambil Alih Satgas PKH

Morowali: Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menertibkan operasional pertambangan nikel ilegal PT Bumi Morowali Utama (BMU), di Desa Laroena, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengawas Satgas PKH langsung memasang plang penguasaan negara di lokasi.

Selain Menhan, hadir pula Wakil Ketua Pengawas Satgas PKH Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddn, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kemudian, Anggota Satgas PKH Muhanmad Yusuf Ateh, yang juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

PT Bumi Morowali Utama menguasai 62,15 hekatare, dengan rincian 46,03 hektare berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) tapi tidak memiliki izin persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) dan 15,94 hektare berada di luar WIUP dan tidak memiliki izin PPKH. Perusahaan ini dikenakan denda Rp2.350.280.980.761, serta menyita puluhan truk dan ekskavator.

"Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi," kata Menhan di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa, 4 November 2025.

Menhan memastikan negara akan menindak pertambangan ilegal yang beroperasi di Indonesia. Dalam proses penindakan, negara tidak melihat latar belakang, tidak melihat asal, melainkan melihat bahwa kepentingan nasional harus ditegakkan.

Baca juga: Satgas PKH Sita Ribuan Kayu Ilegal Asal Mentawai di Gresik

Oleh karena itu, kata Menhan, wakil ketua pengawas Satgas PKH datang untuk melakukan langkah-langkah strategis sesuai kewenangan masing-masing. Seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengamanan sumber daya alam (SDA).

Kemudian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang mungkin bisa terjadi di lokasi pertambangan. Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddn akan melakukan langkah penegakan hukum.

Sedangkan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh akan memberi data-data faktual berdasarkan data dari badan geospasial di Jakarta. Di samping itu, Menhan meminta penyediaan pranata-pranata aparat di kawasan pertambangan. Seperti Imigrasi, Bea Cukai, dan pejabat pengamanan kamtibmas agar tidak terjadi pertambangan ilegal lagi di kemudian hari.

"Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan-penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan luar wilayah nasional," pungkas Menhan.