Praktik Kotor Beras Oplosan Harus Diberantas hingga Akarnya

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendukung penuh  langkah Polri mengusut tuntas praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat dan negara hingga Rp100 triliun per tahun. Ia meminta polisi bertindak cepat mengungkap kasus beras oplosan yang telah  meresahkan dan menipu masyarakat. 

"Negara, tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang atau korporasi yang mempermainkan kebutuhan dasar rakyat. Polisi harus cepat mengungkap dan menangkap pelaku," tegas Rajiv dalam keterangannya, Kamis, 24 Juli 2025. 

Ia menilai pengoplosan beras merupakan kejahatan serius. Bahkan, bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan mengganggu program swasembada pangan. 

"Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Dampaknya sangat luas. Petani dirugikan, konsumen tertipu, dan negara mengalami kerugian yang tidak kecil,  bahkan bisa mengganggu program swasembada pangan," ujar Rajiv.
 

Baca juga: Bahlil Tak Masalah Usulan NasDem Soal Wapres Berkantor di IKN

Ia mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengoplosan beras sebagai bentuk subversi ekonomi. Legislator asal Dapil Jawa Barat II itu sepakat bahwa praktik tersebut harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Jika negara dirugikan hingga Rp100 triliun setiap tahun akibat pengoplosan ini, maka sudah sepatutnya kita bersikap tegas. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan dan keberpihakan pada rakyat," tegasnya.

Ia menilai lemahnya kontrol terhadap distribusi beras membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan secara tidak sah. Rajiv berkomitmen mengawal isu tersebut dan mendorong adanya langkah konkret untuk melindungi petani, menjaga kualitas pangan nasional, serta menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh.

"Praktik-praktik kotor semacam ini diberantas hingga ke akarnya. Petani harus dilindungi, konsumen harus diberi kepastian, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Rajiv.