Bahlil Tak Masalah Usulan NasDem Soal Wapres Berkantor di IKN

Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan usulan Partai NasDem. Usulan mendorong Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa," kata Bahlil di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.

Bahlil meyakini Presiden Prabowo Subianto juga bakal mempertimbangkan usulan itu dengan baik. Kepala Negara diyakini akan mengkaji usulan itu.

"Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara," ujar Bahlil.

Menteri ESDM itu mengatakan Golkar manut dengan Presiden Prabowo. Meskipun, tidak tegas mengatakan sepakat dengan NasDem soal usulan Wapres berkantor di IKN Nusantara.

"Kalau Golkar, kalau kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung," ucap Bahlil.
 

Baca: Partai NasDem Minta Wapres Berkantor di IKN Agar APBN Tak Mubazir

Sebelumnya, Partai NasDem mendesak Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, segera diterbitkan. Hal itu merupakan salah satu opsi strategis yang disampaikan Partai NasDem, untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.

"Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.

NasDem juga mendesak agar IKN segera difungsikan bertahap. Salah satunya dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.

Menurut Saan, dengan berkantornya wapres di IKN, pembangunan Indonesia timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat. Bahkan, mempercepat pemerataan pembangunan.