Tuai Pro dan Kontra, DPR Pastikan Revisi UU TNI Tetap Disahkan dalam Paripurna

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipastikan tetap akan disahkan pada rapat paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025. Meskipun, muatan perubahan beleid itu masih menuai pro dan kontra.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I. Revisi UU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

Dave menilai adanya pro dan kontra merupakan hal lumrah. Dia mengatakan hal-hal yang berkaitan isu dwifungsi ABRI di perubahan UU TNI telah terbantahkan.

"Karena hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI, tidak akan mungkin terjadi, karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada," ujar Dave.
 

Baca Juga:  RUU TNI Diyakini Tak Memuat Pasal Kontroversial

Dia menuturkan jabatan di kementerian atau lembaga yang boleh dijabat TNI aktif memang diperluas. Namun, beberapa kementerian dan lembaga sebelumnya juga sudah diisi prajurit aktif.

"Karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi di posisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua TNI sudah mengisi semua posisinya," ujar Dave.

Politikus Partai Golkar itu menekankan revisi UU TNI melimitasi tugas dan fungsi prajurit ketika di kementerian dan lembaga. Selain itu, supremasi sipil dipastikan tetap berjalan melalui UU tersebut.

"Jadi sebenarnya tidak ada lagi perdebatan justru dengan adanya UU ini, ini melimitasi keluarnya TNI dari fungsi utamanya dan juga memastikan supremasi sipil ini supremasi hukum itu tetap akan berjalan," ujar Dave.