Layanan Gratis Dongkrak Kepuasan Publik terhadap Dukcapil

Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat kinerja gemilang. Pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 di lingkungan Kemendagri, Ditjen Dukcapil meraih nilai 91,69 dan masuk kategori A atau Sangat Baik.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan skor tinggi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Dukcapil dalam menghadirkan pelayanan yang profesional dan responsif.

“Nilai SKM yang sangat baik ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dukcapil dalam memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan ramah kepada masyarakat. Namun kami tidak berpuas diri, unsur-unsur yang masih rendah akan segera kami tindak lanjuti agar pelayanan Dukcapil semakin prima dan berdampak nyata,” ujar Teguh dalam keterangannya, Minggu 23 Noember 2025.
 

Teguh menambahkan, capaian ini menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan publik di Dukcapil terus menunjukkan kemajuan. Komitmen reformasi birokrasi, kata dia, akan terus diperkuat untuk mewujudkan layanan yang inklusif, efisien, dan berintegritas.

Pelaksanaan SKM di lingkungan Kemendagri dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen Kemendagri. Survei ini menjadi indikator penting dalam Reformasi Birokrasi (RB) General sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM.

Hasil survei 2025 menempatkan Ditjen Dukcapil pada posisi unggul dengan nilai 91,69. Dari sembilan unsur penilaian, aspek Biaya mencatat skor sempurna 100, mencerminkan tingginya apresiasi publik terhadap layanan Dukcapil yang diberikan gratis.

Beberapa unsur lainnya juga menunjukkan performa prima, seperti: - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: 92,86; Kompetensi Pelaksana: 92,14; Perilaku Pelaksana serta Persyaratan dan Pengaduan: masing-masing 91,43. 

Meski demikian, terdapat tiga unsur yang memperoleh nilai relatif lebih rendah, yaitu Produk (86,67), Sarana dan Prasarana (88,57), serta Waktu Penyelesaian (90,71). 

Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam menegaskan komitmen lembaganya untuk menindaklanjuti aspek-aspek yang masih di bawah rata-rata. Ditjen Dukcapil memastikan Rencana Tindak Lanjut (RTL) segera disusun sebagai upaya peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh.

“Dukcapil berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai wajah birokrasi yang melayani, bukan dilayani,” ujar Hani.