Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Warga Terdampak Karhutla

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan pelindungan terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. Sekaligus mengatasinya dengan segera.

Puan mengatakan lonjakan titik panas karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi kebakaran yang semakin parah, khususnya di Kalimantan, harus segera diatasi.

“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 21 Agustus 2026.

Pemerintah diminta mempercepat pemetaan dampak karhutla bagi masyarakat. Jika indeks pencemaran udara melebihi ambang batas polusi, situasi darurat perlu diberlakukan dengan meminta masyarakat menghentikan aktivitas luar rumah.

“Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” ujar Puan.

Dari sisi kesehatan, pemerintah di daerah terdampak diminta membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan. Puan menekankan pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk.

Menurut dia, pemerintah perlu segera menetapkan zona operasi prioritas karhutla berdasarkan kombinasi titik panas berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah.

“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” ungkap Puan.

Dia juga mendorong pemerintah pusat memberikan bantuan bagi daerah yang kewalahan. Pemerintah daerah yang lambat merespons penanganan ditambah kapasitas yang tidak memadai perlu diambil alih oleh pusat.

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan. Foto: dok. Antara. 

Ia berpendapat, operasi darat harus diperkuat agar api tidak kembali hidup setelah permukaan terlihat padam. Sementara pemadaman dari udara harus difokuskan pada area yang sulit dijangkau. Untuk itu, infrastruktur pemadaman api menjadi penting.

“Petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” ujar Puan.

Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah menelusuri penyebab meluasnya karhutla. Penegakan hukum mesti dilakukan terhadap pihak yang terbukti abai maupun sengaja melakukan pembakaran.

“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” kata Puan.