Puan Dorong Penerapan Zona Operasi Prioritas untuk Penanganan Karhutla

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini merespons semakin banyaknya titik panas yang berpotensi karhutla di Pulau Kalimantan.

"Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Agustus 2026.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas karhutla. Penetapan zona prioritas tersebut berdasarkan kombinasi hotspot atau titik panas berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah. 

“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” kata Puan. 

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya kelengkapann infrastruktur pemadaman api. Menurut dia, operasi darat perlu diperkuat agar api tidak kembali hidup setelah permukaan terlihat padam, sementara dari udara harus difokuskan pada area yang sulit dijangkau.

Oleh karena itu, petugas di lapangan juga perlu diberikan perlengkapan perlindungan diri yang memadai. Di antaranya baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan.

Selain itu, Puan mendorong pemerintah pusat segera memberikan bantuan kepada daerah, khususnya yang kewalahan menghadapi karhutla di wilayahnya. 

"Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai," kata Puan.


Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan. Foto: dok. Antara. 

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas atau hotspot paling banyak di Pulau Kalimantan. Tercatat ada 767 titik di Kalimantan Tengah, 560 titik di Kalimatan Barat, tiga titik di Kalimantan Utara, serta 74 titik masing-masing di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Karhutla di Kalimantan juga menimbulkan dampak buruk. Di antaranya penurunan kualitas udara hingga kategori berbahaya, lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya aktivitas warga dan sekolah, kerusakan habitat satwa, serta kabut asap lintas batas yang memengaruhi negara tetangga.

Bahkan kabut pekat akibat Karhutla menyebabkan jarak pandang hanya tersisa antara 10 meter di beberapa titik terdampak parah, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan.