Mendikdasmen: Presiden akan Merevitalisasi 100 Ribu Satuan Pendidikan Tahun Depan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027. Perbaikan dilakukan lewat program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, usai Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah pada Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Menurut Mu'ti, revitalisasi difokuskan di wilayah 3T dan terdampak bencana.

"Sehingga dengan kebijakan itu mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada hampir 200 ribu sekolah (direvitalisasi)," kata Mu’ti dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 4 September 2026.

Mu'ti menjelaskan, jumlah sekolah yang direvitalisasi pada 2025 sebanyak 16.167 satuan pendidikan. Sedangkan pada 2026 sebanyak 71.744 satuan pendidikan. Diharapkan, upaya tersebut memperbaiki pendidikan Indonesia. 

"Sehingga mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk mengubah wajah pendidikan di Indonesia supaya lebih berkualitas,” ungkap Mu'ti.

Baca Juga :

Kemendikdasmen Percepat Pendataan Sekolah Rusak Terdampak Gempa NTT

Sementara itu, untuk program digitalisasi pembelajaran, dilakukan melalui pembagian interactive flat panel (IFP). Pada 2025, sebanyak 288.865 unit IFP sudah disalurkan. 

“Tahun ini akan dibagi 3 IFP dan tahun depan 2 IFP sehingga masing-masing sekolah akan punya 6 IFP di tahun 2027,” ujar Mu’ti. 

Mu'ti berharap, fasilitas yang diberikan pemerintah untuk satuan pendidikan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. 

Selain itu, Mu’ti juga mengimbau pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasalnya, banyak oknum yang memanfaatkan program ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

“Pengalaman 2025 dan 2026 yang masih berjalan memang ada kelompok masyarakat tertentu yang datang secara kognitif atau bahkan sengaja melakukan usaha-usaha yang membuat para kepala sekolah tidak dapat bekerja dengan tenang dan sebaik-baiknya," sebut Mu'ti.

Sekolah rusak akibat gempat di Flores. Foto: Kemendikdasmen.

Mu'ti menyampaikan pihaknya memiliki data terkait dugaan penyelewengan. Dia berharap kepala daerah dan juga kepala dinas dapat memastikan bahwa program revitalisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

"Baik dari sisi keuangan maupun dari sisi fisiknya dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dengan masing-masing direktorat jenderal,” tegas Abdul Mu’ti. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa Kemendikdasmen memiliki 3 tugas dalam memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran berjalan dengan baik. Pertama, meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas perlaksanaan program ini. 

"Kedua, memastikan pemanfaatan bantuan pemerintah baik revitalisasi maupun digitalisasi, dan ketiga meningkatkan sinergi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi, melakukan perdampingan, pemantauan dan pemendalian program,” kata Gogot.