Heran Industri Galangan Kapal Lokal Belum Dapat Order dari KKP, Purbaya: Padahal Duitnya Sudah Cair!

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang belum mengoptimalkan alokasi anggaran terkait pembelian kapal, sejalan dengan komitmen peningkatan produksi perikanan nasional.

Hal itu ia ketahui usai menerima aduan dari para pelaku industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang sampai saat ini belum mendapatkan pemesanan (order) dari KKP terkait pembelian kapal. Padahal, sebut Purbaya, tambahan anggaran yang diminta KKP ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah disetujui dan dilakukan pencairan.

"Berapa dari pemda yang sudah terima (order kapal) dari KKP? Belum? Kan aneh, enggak masuk akal. Uangnya (sudah) gua keluarin, order-nya enggak ada. Ini apa-apaan? Ini kurang aktif apa gimana?" ketus Purbaya saat menghadiri acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Purbaya geram dengan tindakan KKP yang justru lebih memilih membeli kapal dari luar negeri ketimbang produk industri galangan kapal lokal. Padahal pemerintah bekerja keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sisi, termasuk pembelian kapal dari pemerintah kepada industri galangan kapal dalam negeri.

"Kenapa KKP belum ada order di sana (industri kapal dan galangan kapal domestik)? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya sudah saya anggarin loh, rugi saya Pak! Sudah ngutang, disalokasi, enggak dipake!" kesal Purbaya.
 

Baca juga: Pengusaha Tagih Janji Purbaya soal Penambahan Layer Tarif Cukai Tembakau

(Ilustrasi industri galangan kapal. Foto: Istimewa)
 

Menurut Purbaya, peningkatan permintaan kepada industri kapal dan galangan kapal dalam negeri bertujuan untuk mendongkrak daya saing secara global. Apalagi Indoensia punya sebanyak 2.491 kapal yang usianya lebih dari 25 tahun.

"Industri kita (bisa) maju, (makanya) demand domestik harus diamankan. Ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya, itu kan pasti akan diganti," tutur dia.

Bendahara Negara itu enggan menerima alasan KKP yang menyebutkan jika harga produk kapal dalam negeri terlalu mahal karena bahan baku dan pajak yang tinggi. Jika karena alasan itu, Purbaya siap memberikan insentif hingga subsidi agar harganya menjadi lebih murah.

"Alasannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin segala macam. Kan tergantung saya. Kalau itu (soal pajak), saya nol-in saja, kalau perlu saya subsidi," tukas dia.

"Itu kalau perlu, kalau dia (KKP) beli kapal dalam negeri lagi. Kalau dia (KKP) beli kapal luar negeri, saya rugi, enggak mau saya (kasih insentif dan subsidi)," geram Purbaya.