Kepala BSKDN Ingatkan Pemda Inovasi Harus Terencana dan Berkelanjutan

Jakarta: Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang agar pengembangan inovasi daerah tidak dilakukan secara sporadis. Inovasi harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

Yusharto menegaskan inovasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus daya saing daerah. Namun, inovasi tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas.

“Inovasi yang kita lahirkan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada manajemen inovasi yang dimulai dari perencanaan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Yusharto, dalam kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pendopo drh. Soepardi, Magelang, Senin, 27 April 2026.

Dia menjelaskan keberhasilan inovasi daerah sangat ditentukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola siklus inovasi secara utuh. Hal ini mencakup penguatan perencanaan, pelaksanaan yang tepat sasaran, evaluasi berbasis data, hingga keberlanjutan program agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Yusharto menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah (OPD) dalam menciptakan inovasi. Menurut dia, inovasi tidak seharusnya menjadi tanggung jawab satu OPD, melainkan hasil sinergi berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah.

“Bapak/Ibu semestinya inovasi yang kita lahirkan itu tidak hanya dari satu OPD saja. Tetapi, diharapkan merupakan kolaborasi dari sekian banyak OPD. Untuk itu, perlu kita lakukan manajemen untuk menjamin keberlanjutan inovasi," terang dia.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo (kedua dari kiri). Dok. Kemendagri

Dia juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data sebagai fondasi dalam pengembangan inovasi. Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

Yusharto menyinggung pentingnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan data sektor lain, seperti kesehatan, guna mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dia mencontohkan ke depan layanan publik akan semakin berbasis pada data individu, termasuk riwayat keluarga. Sehingga, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih presisi.

Yusharto juga memaparkan sejumlah tantangan inovasi di Indonesia, antara lain keterbatasan pendanaan, lemahnya hilirisasi hasil riset, serta belum optimalnya pembudayaan inovasi. Untuk itu, dia mendorong pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Magelang, berperan aktif dalam mengatasi tantangan tersebut.

Salah satunya melalui peran sebagai offtaker bagi hasil penelitian dan invensi dari perguruan tinggi. Sehingga, dapat ditransformasikan menjadi inovasi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Magelang punya empat perguruan tinggi yang setidak-tidaknya ini sudah melakukan tridarma perguruan tinggi salah satunya penelitian. Penelitian inilah yang barangkali sudah menjadi invensi yang akan ditransformasikan menjadi inovasi," ujar dia.

Sementara itu, Yusharto mengapresiasi langkah Pemkab Magelang yang telah mendorong pembudayaan inovasi, salah satunya melalui penyelenggaraan lomba inovasi daerah. Menurut dia, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem inovasi yang kondusif.

Dia juga berharap melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, kualitas inovasi di Kabupaten Magelang dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Contoh forum seperti ini, ini bagian dari inovasi juga ya Bapak/Ibu, (bertujuan) untuk memperbaiki kualitas inovasi yang ada di kabupaten Magelang," ujar dia.