Menkeu: Presiden Tidak Instruksikan APBN untuk Iuran BoP

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar menyiapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

"Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP," kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 21 April 2026.

Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian.

"Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel. Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin," kata dia.


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dok Kemenkeu
 

 

Presiden Prabowo tegaskan tidak pernah berjanji sumbang dana

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD1 miliar (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

"Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo.

Presiden menyampaikan, Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

"Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," ujar dia.

Meski demikian, Prabowo menyampaikan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.