Kementerian PU: Seluruh Jalan Nasional di 3 Provinsi Terdampak Bencana Berfungsi Normal

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan seluruh jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra sudah berfungsi secara normal per 30 Desember 2025. Adapun jumlah jalan nasional yang terdampak bencana di tiga provinsi yaitu 99 ruas jalan dan kurang lebih 33 jembatan nasional. 

Hal itu disampaikan Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Menurut dia, perbaikan dilakukan bersama TNI, Polri, dan masyarakat.

"Karena kami diwanti-wanti Bapak Presiden agar jangan sampai logistik dan bahan bakar itu suplainya terganggu ke daerah-daerah terdampak," ujar Dody dikutip dari Antara, Selasa, 27 Januari 2026. 

Dody juga menjelaskan sebanyak 2.066 ruas jalan dan 779 jembatan daerah di tiga provinsi rusak akibat bencana. Kementerian PU saat ini sudah menyelesaikan kurang lebih 91 persen.

"Dan target besarnya adalah kita selesai semua untuk jalan pada Agustus 2027," ungkap Dody.

Dody menyampaikan, perbaikan jembatan memakan waktu. Hal itu dikarekanan lokasi jembatan berada di daerah-daerah yang sangat-sangat terpencil. Sehingga progresnya baru 43 persen dan target besarnya adalah Kementerian PU bisa menyelesaikan targetnya semua paling lama pada Oktober 2028.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana menyebutkan pemulihan pascabencana di Sumatra menunjukkan progres yang signifikan. Pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga telah bekerja keras dan progresnya bagus di lapangan. 

Kondisi jalan rusak akibat bencana. Foto: Istimewa.

"Namun ada beberapa hal yang perlu terus kita kawal. Kita berkomitmen membangun daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih tangguh," kata Pratikno.

Menko PMK mencontohkan upaya konkret yang tengah dilakukan antara lain pembangunan infrastruktur pengendali risiko oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Termasuk pembangunan dam baru yang sebelumnya belum tersedia di wilayah terdampak bencana.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana jangka panjang.