Mendagri Ancam Perusahaan Perkebunan yang Persulit Pembangunan Huntap di Aceh Tamiang

Jakarta: Perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang, Aceh, diminta tak mempersulit proses pengembalian sebagian Hak Guna Usaha (HGU). Sebab, lahan tersebut bakal dibangun hunian tetap (huntap) untuk korban bencana alam.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pembangunan huntap di Aceh Tamiang dilakukan di atas HGU 15 perusahaan perkebunan. Jika direkap, total luasannya sekitar 268,49 hektare.

"Lahan ini dikuasai swasta dalam bentuk HGU. Namun tanahnya adalah milik negara. Saya meminta para pemegang HGU di Aceh Tamiang membantu rakyat dengan mengembalikan sebagian HGU sesuai permintaan Bupati,” kata Tito dikutip dari Antar, Selasa, 23 Desember 2025.

Eks Kapolri itu menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila terdapat perusahaan yang menolak menyerahkan sebagian HGU untuk kepentingan pembangunan huntap bagi korban bencana. Sebab, membantu korban adalah prioritas utama pemerintah.

“Perintah Presiden jelas, membantu rakyat adalah prioritas utama," ungkap Tito.

Eks Kepala BNPT itu menyebut langkah tegas yang dimaksud yaitu pengusulan pencabutan HGU. 

"Selama ini mereka sudah menikmati kekayaan bumi Indonesia, sekarang saatnya membantu rakyat,” sebut Tito.

Tito menjelaskan, pemerintah bakal membangun 1.000 huntap di Aceh. Sebanyak 500 huntap dibangun di Aceh Tamiang dan 500 di Aceh tengah.

Korban banjir di Aceh. Metrotvnews.com/Fajri Fatmawati

Pembangunan huntap di Aceh Tamiang ditargetkan mulai pada 29 atau 30 Desember 2025. Mendagri juga mengarahkan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Tamiang mencari alternatif lahan lain, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jika lahannya sudah siap, saya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Maruarar Sirait) insyaallah pada 29 atau 30 Desember akan kembali ke Aceh Tamiang untuk melakukan ground breaking 500 unit huntap sekaligus menyerahkan bantuan lanjutan,” kata Mendagri.