Editorial MI: Seimbangkan Hilirisasi dan Huluisasi

ADA sebuah ungkapan pendek yang terdengar sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan peringatan keras atas kondisi dunia hari ini, yakni tobat ekologis. Sebuah kiasan yang menggambarkan bahwa perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sudah sedemikian parah.

Pertobatan ekologis inilah yang menggema dalam peringatan Natal 2025 di tengah bencana banjir bandang yang telah meluluhlantakkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menggaungkan seruan moral tersebut, mengajak semua untuk merefleksikan dampak bencana banjir yang sudah sebulan terakhir melanda tiga provinsi di Sumatra itu.

Peringatan tersebut menandaskan bahwa bencana yang terjadi bukan lagi sekadar urusan cuaca ekstrem. Bencana itu adalah hasil dari akumulasi kebijakan eksploitatif yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Secara garis besar bisa diringkas sebagai praktik hilirisasi ekonomi yang minim tanggung jawab untuk melakukan konservasi.

Alam tentu punya ambang batas. Ketika batas itu terlampaui, kerusakan tidak lagi linear, melainkan eksponensial. Bencana di Sumatra seharusnya cukup untuk menjadi alarm keras bahwa perilaku kolektif manusia di negeri ini telah menerobos batas tersebut.

Seruan yang menyeruak di Hari Natal ini adalah panggilan untuk bergerak sekarang, dengan kesadaran, keberanian, dan komitmen kolektif, agar negeri ini tidak terus-menerus berkabung akibat kealpaan dalam pelestarian lingkungan.

Tobat bukan sekadar penyesalan moral, melainkan juga perubahan arah kebijakan. Berhenti dari kesalahan, memperbaiki kerusakan, dan berkomitmen tidak mengulangi perilaku eksploitatif yang tanpa kontrol.

Ilustrasi. Foto: MI.

Saatnya seluruh elemen bangsa ini mengakui bahwa model pembangunan eksploitatif telah melampaui batas. Karena itu, hentikan kerusakan yang sedang berlangsung, pulihkan ekosistem yang rusak, dan ubahlah paradigma dari eksploitasi menuju pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab.

Setiap genangan banjir, setiap longsor, setiap jerit korban adalah pengingat bahwa kita terus berkejaran dengan waktu. Jika pertobatan ekologis terus ditunda, yang diwariskan bukanlah kemajuan, melainkan krisis yang kian dalam.

Mengutip ensiklik Laudato Si’ Paus Fransiskus, Suharyo menyebut dunia sebagai rumah bersama, tempat kerusakan yang dilakukan kelompok kuat dan kaya sering kali ditanggung oleh mereka yang lemah dan miskin. Inilah yang kini terjadi di Sumatra, konglomerasi yang menikmati hasil pembabatan hutan, rakyat kecil yang menanggung akibat bencananya. Pertobatan ekologis inilah yang harus segera dimulai oleh para elite di pemerintahan. Jangan biarkan eksploitasi sumber daya alam berjalan tanpa konservasi, karena yang akan terjadi bukan pembangunan, melainkan pemindahan risiko dari hari ini ke masa depan. Keuntungan dinikmati sekarang, kerusakan diwariskan kepada anak cucu.

Dalam situasi krisis ekologis, arah kebijakan pemerintah semestinya tidak berhenti pada agenda hilirisasi belaka, tetapi justru dimulai dari hulunya. Sumber-sumber kehidupan harus dijaga terlebih dahulu sebelum hasilnya dimanfaatkan.

Hutan perlu dilindungi sebelum dijadikan komoditas karbon. Air harus diamankan sebelum kawasan industri diperluas. Dan, tanah wajib dipulihkan sebelum ambisi ekspor pangan dikejar. Ini bukan sekadar idealisme lingkungan, melainkan nalar paling dasar untuk memastikan kelangsungan hidup.