Mendagri: Pemda Harus Efisiensi Dulu Sebelum Ajukan Tambahan Anggaran

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus terlebih dahulu melakukan efisiensi pos-pos anggarannya. Hal itu harus dilakukan sebelum mengajukan kebutuhan tambahan anggaran ke pemerintah pusat.

Tito mengaku sudah mengetahui daerah-daerah yang benar-benar mengalami keterbatasan anggaran dan sudah mengoordinasikan hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci daerah yang dimaksud dan jumlah kebutuhan tambahan anggarannya.

"Kalau ada yang menyampaikan usulan, buat surat kepada kami agar kami tambah top-up (tambahan anggaran), enggak. Kita akan buka dulu, kita akan bedah (kondisi keuangan daerahnya) dan kita umumkan ke publik," kata Tito dikutip dari Antara, Kamis, 30 Juli 2026.

Tito mencontohkan permasalahan anggaran yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah setempat menyatakan kekurangan anggaran. Menanggapi hal itu, dia mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengulas kondisi keuangan hingga membedah belanja daerah tersebut.

Menurut Tito, ada beberapa pos anggaran di daerah itu yang bisa diefisiensikan seperti belanja operasional, perawatan, pemeliharaan. Dengan efisiensi itu, akhirnya pemerintah setempat bisa membayarkan gaji para ASN khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal itu juga dilakukan terhadap Pemerintah Kota Tidore yang belakangan ini ramai dibicarakan akan merumahkan sejumlah ASN karena mengalami keterbatasan anggaran. Tito menyampaikan Kemendagri menerjunkan tim untuk meninjau APBD Pemkot Tidore.

"Pak Dirjen Keuangan Daerah menurunkan tim ke sana bersama Irjen. Dibedah belanja-belanja operasional, ternyata bisa juga untuk diefisiensikan, digunakan untuk belanja," ungkap Tito.

Komisi II DPR menggelar RDPU dengan Mendagri Tito Karnavian dan perwakilan pemda. Foto: Antara.

Selain itu, Tidore memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Setelah efisiensi dilakukan dan DBH dibayarkan oleh Kementerian keuangan, menurut dia, tidak ada lagi polemik gaji bagi P3K.

"Kita akan sangat hati-hati. Jangan nanti daerah nanti pikir, ‘Wah, ini karena mau ada top-up nanti tenang-tenang saja’. Enggak, enggak," ujar Tito.