Dasco Hadiri Rapat Khusus Komisi II dengan Mendagri dan Kepala Daerah

Jakarta: Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Ini pertemuan penting,” kata Dasco dikutip dari Antara, Kamis, 30 Juli 2026.

Selain Tito dan Dasco, RDPU tersebut dihadiri perwakilan kepala daerah secara daring. Perwakilan yang hadir berasal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Rapat tersebut dibuka Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Ia menyebut rapat tersebut spesial karena digelar di tengah masa reses.

“Kami memanggil karena kami ingin mendengar dan turut serta menyelesaikan persoalan yang penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah hari ini,” kata Rifqi.

Rifqi menjelaskan dapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan. Yakni, remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Rifqi mengapresiasi Apkasi dan Apeksi atas upaya advokasi yang telah dilakukan. Menurut dia, rapat kali ini berfokus pada mendengarkan aspirasi bupati dan wali kota, sementara rapat dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan digelar khusus.

“Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten/kota dulu. Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain,” ujar politikus Partai NasDem tersebut.

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri.

Rifqi mengatakan pihaknya meyakini jika ekonomi di daerah bergeliat dengan baik maka akan berkontribusi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, rapat bersama kepala dan wakil kepala daerah dipandang penting untuk dilakukan.

Rifqi menegaskan Komisi II DPR ingin memastikan hubungan pusat dan daerah tetap berjalan dengan baik di tengah berbagai tekanan global yang saat ini terjadi. Menurut dia, kegiatan pemerintahan harus memberikan efek ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Seperti apa nanti model perbantuannya, apakah per penambahan TKD (transfer ke daerah), termasuk di dalamnya perluasan atau penambahan dana alokasi umum untuk sumber gaji PPPK daerahnya, dan seterusnya dan seterusnya, akan kami bahas dan formulasikan," ujar Rifqi.