Wamendagri Tegaskan Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Hadapi Tantangan Kompleks

Balikpapan: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengingatkan kepala daerah kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks daripada periode sebelumnya. Mulai dari dampak geopolitik global hingga kebijakan nasional yang terus berkembang, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dia menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika global, nasional, hingga lokal. Dia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan.

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman kepala daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama kepala daerah langsung,” ujar Bima Arya saat membuka kegiatan di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Senin, 5 Mei 2026.

Dia menjelaskan tantangan tersebut mencakup aspek global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, serta perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat. Selain itu, kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.

Bima Arya menegaskan pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Menurut dia, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi harus terampil dan dapat dipercaya.

“Cerdas saja tidak cukup kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegas dia.

Dalam konteks peningkatan PAD, Bima Arya mencontohkan berbagai praktik inovatif yang telah dilakukan sejumlah daerah. Misalnya, optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga skema kerja sama pemerintah dengan sektor swasta yang mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selain itu, dia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak selalu harus melalui pendekatan kelembagaan formal, tetapi dapat langsung menyasar isu-isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral" jelas dia. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (tengah). Foto: Istimewa.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan daerahnya dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (SITI HAWA LARI).

"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Walikota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel.” ungkap dia. 

Di kesempatan yang sama, Bupati Sukamara, H. Masduki, menjelaskan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerahnya. Di antaranya Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan Bulog, Operasi Pasar LPG, subsidi BBM untuk para nelayan, hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terang dia.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti upaya penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, antara lain peningkatan pelatihan keterampilan, pelaksanaan program pemagangan dan sertifikasi tenaga kerja, penyediaan fasilitas peluang kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri di Kota Bontang.

"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja  asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," ujar dia.