Sosialisasi Pemilu 2024 Dinilai Belum Jangkau Kelompok Disabilitas

Jakarta: Sekretaris Advokasi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Mahretta Maha menyebut sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari penyelenggara pemilu belum maksimal menjangkau kelompok disabilitas. Ia menyayangkan penyelenggara pemilu tidak melibatkan komunitas disabilitas dalam kegiatan sosialisasi.

Menurut Mahretta, lembaga penyelenggara pemilu masih menggunakan perantara atau pendamping yang dapat berkomunikasi dengan kelompok disabilitas. Padahal, kalangan disabilitas perlu dilibatkan buat penyambung lidah bagi komunitas disabilitas yang lebih luas.

"Tidak bisa bicara disabilitas kalau tidak ngomong langsung dengan disabilitas. Personal experience penting," kata Maharetta dalam diskusi bertajuk Evaluasi Sosialisasi Peserta Pemilu dan Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif, di Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.

Menurut dia, penyelenggara pemilu dapat melibatkan kelompok disabilitas sebagai relawan. Kelompok disabilitas dapat dilibatkan menyosialisasikan tahapan pemilu ke komunitasnya lebih luas.

"Karena kita enggak bisa jangkau semua orang dengan berbagai kebutuhan. Relawan ini lebih paham," terang Maharetta.

Ia menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 mengalami kemunduran terkait pendekatan penyelenggara pemilu terhadap kelompok disabilitas. Sebab, masih banyak pemilih disabilitas yang belum tahu mengenai kegiatan Pemilu 2024, termasuk jadwal hari pemungutan suara.

"Ketika kami tanya teman disabilitas, mereka enggak paham, enggak tahu mau pemilu," ungkapnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menyebut pemilih difabel yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai 1.101.178 jiwa. Angka itu hanya 0,54 persen dari 204.807.222 total pemilih.