Menteri Investasi Rosan P Roeslani. Foto: Medcom.id/Kaustar
Annisa Ayu Artanti • 19 September 2024 15:26
Singapura: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mendorong investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, melalui insentif perpajakan.
Hal ini disampaikannya saat menjadi panelis pada Milken Institute Asia Summit 2024 di sesi “Encouraging Greater Collaboration”.
Milken Institute Asia Summit 2024 merupakan ajang para pemimpin global membentuk kemitraan strategis untuk mengakses pasar baru dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.
Dalam acara itu, Rosan mengatakan untuk memfasilitasi investor dalam mendukung arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan Super Tax Deduction untuk mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi.
“Pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program vokasi dan pendidikan bagi tenaga kerja Indonesia, mendapatkan pengurangan pajak hingga 200 persen. Sementara bagi yang berinvestasi dalam kegiatan R&D akan mendapatkan pengurangan pajak hingga 300 persen,” papar Rosan dikutip dari siaran pers, Kamis, 19 September 2024.
Selain itu, Rosan juga mengungkapkan, di tengah-tengah dinamika politik ekonomi global saat ini, Indonesia mampu melewati proses pemilihan umum di awal tahun 2024 dengan lancar dan damai. Menurutnya hal itu yang menjadi kekuatan Indonesia, suasana damai dan stabil.
Potensi energi baru dan terbarukan melimpah
Di sektor energi, Rosan menambahkan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sekitar 3.700 GW, yang terdiri dari energi surya, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, biomassa, arus pasang surut, dan energi panas bumi.
Namun, dia juga mengutarakan, tantangan dalam sektor tersebut adalah mengubah potensi yang ada menjadi kenyataan. Ia menilai adanya tekanan politik global yang berlangsung cukup lama juga menjadi salah satu hambatan sehingga investor belum banyak yang melirik sektor itu.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berupaya melakukan inovasi-inovasi kebijakan.
“Indonesia memiliki potensi energi hijau, namun hal ini tidak dapat berjalan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Kita mendorong skema public private partnership (PPP) dalam mempercepat program energi hijau,” tegas Rosan.
Selain itu, lanjut Rosan, pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan daya saing Indonesia di mata global melalui penguatan sumber daya manusia dan mempercepat ekonomi hijau di masa depan.