Menkeu: APBN Defisit Rp35 Triliun

Jakarta: Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp35 triliun, setara 0,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi tersebut jauh di bawah prakiraan yang disusun oleh pemerintah.

"APBN defisit Rp35 triliun, atau 0,17 persen dari PDB. Dalam UU APBN awal, desain defisit Rp598,2 triliun, atau 2,84 persen dari PDB. Jadi defisit sampai 12 Desember jauh lebih kecil dari desain defisit awal," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023.

Defisit tersebut juga berada jauh di bawah proyeksi yang dibuat pemerintah pada pertengahan tahun di kisaran 2,4 persen terhadap PDB. Realisasi defisit yang lebih rendah itu didorong oleh kinerja pendapatan negara yang relatif baik.

Hingga 12 Desember 2023, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun. Realisasi tersebut melampaui target pendapatan negara dalam UU APBN awal yang dipatok di angka Rp2.463,0 triliun, atau setara 108,66 persen.

Namun bila merujuk pada target pendapatan yang direvisi melalui Perpres 75/2023 sebesar Rp2.637,2 triliun, maka realisasi pendapatan negara itu masih belum mencapai target.

"Jadi kalau dibandingkan target perpres, itu kita masih belum mencapai targetnya. Diperkirakan akan mencapai target di akhir tahun 2023 ini," kata Sri Mulyani.

Baca juga: APBN Alat Negara untuk Jaga Perekonomian Nasional
 

Belanja negara capai Rp2.588,2 triliun

Adapun realisasi belanja hingga 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.588,2 triliun. Serapan belanja itu setara 84,55 persen dari alokasi dalam UU APBN awal yang sebesar Rp3.061,2 triliun dan 83,03 persen dari alokasi yang ada di dalam Perpres 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp289,6 triliun. Angka tersebut, kata Sri Mulyani, jauh berada di bawah perkiraan dalam UU APBN awal yang sebesar Rp598,2 triliun dan prakiraan dalam Perpres 75/2023 yang senilai Rp479,9 triliun.

"Jadi kalau dibandingkan dengan UU awal maupun Perpres, pembiayaan kita tetap jauh lebih kecil atau rendah. Ini sejalan dengan outlook yang kita lihat, defisit APBN akan lebih rendah dibanding UU APBN awal maupun Perpres 75," jelas Sri Mulyani.