Tak Seharusnya Presiden Intervensi KPK

Jakarta: Pengamat politik dari Universitas AL Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, intervensi yang dilakukan presiden kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bukanlah hal yang terpuji. Seharusnya kepala negara menjadi sosok yang menjaga independensi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu disampaikan Ujang menyikapi polemik pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku dimarahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tengah mengusut kasus korupsi KTP elektronik. 

“Karena kalau KPK diintervensi oleh siapapun presiden, maka itu tidak bagus, tidak baik, karena mestinya ada kasus yang diteruskan, dijalankan, tetapi minta dihentikan, ataupun sebaliknya, dan itu akan menjadi persoalan,” kata Ujang saat dihubungi Medcom.id Senin, 11 Desember 2023.

Ujang menilai slogan independensi KPK dinilai sulit diterapkan. Sebab, setiap kekuasaan memiliki akses terhadap lembaga antirasuah tersebut.

“Jadi KPK walaupun Independen, tapi fakta dan kenyataannya presiden pada setiap pemerintahan punya akses ke KPK, bisa panggil KPK, dan bisa intervensi ke KPK,” kata Ujang.
 

Baca juga: KPK Gelar Puncak Hakordia 2023 Hari Ini

Ujang mengungkap, intervensi yang dilakukan kepada KPK memang sering terjadi. Hal itu terjadi karena ada kepentingan politik tertentu.

“Yang saya baca setiap presiden, setiap pemerintah, setiap rezim, itu berusaha untuk bisa mengintervensi KPK, karena bagaimanapun ada kepentingan politik, hukum dan lain sebagainya,” tutur Ujang.

Menurut ujang, seharusnya presiden tidak boleh mengintervensi KPK karena berkaitan dengan tugas KPK yang harus profesional. Menurutnya presidenlah yang harus menjadi orang yang mendukung KPK dalam proses-proses kerjanya.

“Jadi saya menyikapinya kalau memang itu betul ada intervensi dari Jokowi, itu tidak bagus, tidak baik, “tambah Ujang.

(Imanuel Rymaldi Matatula)