DPR Tegaskan Hak Menyatakan Pendapat Bukan untuk Penzaliman Gibran

Jakarta: Sebanyak 120 anggota DPR RI menandatangani Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin menegaskan penggunaan hak konstitusional oleh lembaga legislatif bukan lah bentuk penzaliman terhadap Gibran.

"Jangan kemudian kita menggunakan hak konstitusional kita dianggap ini menzalimi, bagaimana kita menzalimi? Dan delapan partai ini bersepakat lho, semua ada perwakilan," ujar Khozin dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.

Khozin menjelaskan sikap politik yang diambil DPR memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dia mengatakan, polemik ijazah hanya dapat diselesaikan melalui dua koridor, yaitu koridor hukum serta koridor politik.

"Koridor hukum itu siapa? MK. Koridor hukum itu siapa? MA, clear. Nah, lembaga politik yang bernama DPR itu sudah diatur di Konstitusi kita," kata Khozin.


Primetime News Metro TV. Foto: tangkapan layar.

Ia menambahkan, dorongan penggunaan HMP ini bertujuan agar polemik ijazah Gibran yang sudah berlangsung selama dua tahun bisa segera diselesaikan. Dengan demikian, energi bangsa tidak terus terkuras untuk urusan administratif yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak.

"Spiritnya ini kita ingin menyudahi polemik ijazah ini yang tidak berkesudahan. Terlalu banyak energi kita terkuras untuk hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," ucap Khozin.

Lebih lanjut, Khozin menyebut dukungan terhadap penggunaan hak tersebut telah disepakati oleh perwakilan delapan fraksi di DPR. Jumlah dukungan anggota dewan bahkan terus bertambah menjelang Rapat Paripurna DPR RI.