Usulan Pemakzulan Gibran Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok 12 November

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Dok. Tangkapan Layar

Usulan Pemakzulan Gibran Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok 12 November

Achmad Zulfikar Fazli • 11 November 2026 15:03

Jakarta: Sebanyak 120 legislator dari delapan fraksi di DPR menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut dibawa ke rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna DPR.

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami bamus-kan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna," ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Saan menjelaskan setelah semua proses di pimpinan DPR dan Bamus selesai, usulan pemakzulan Gibran akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Rapat Paripurna berlangsung pukul 10.00 WIB, Kamis, 12 November 2026. 

"Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus," ujar Saan.

Suasana rapat pimpinan DPR bersama seluruh Fraksi soal penyampaian HMP terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dok. Tangkapan Layar



Terkait pengajuan hak menyatakan pendapat, Saan memastikan jumlah pengusul pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat minimal. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, syarat minimal pengusul hak menyatakan pendapat adalah 25 anggota dari lintas fraksi.

"Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR. Sehingga dari sisi persyaratan, sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti, menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat," tegas Saan.

(Achmad Zulfikar Fazli)