Fokus Gerakan Nyata, Petani NasDem Siapkan Demplot 2 Hektare Tiap Provinsi

Ketua DPP Petani NasDem, Arif Rahman usai Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Petani NasDem, NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktbber 2026. Metro TV/Nattasya.

Fokus Gerakan Nyata, Petani NasDem Siapkan Demplot 2 Hektare Tiap Provinsi

Nattasya Amani Vrazeti • 22 October 2026 17:07

Jakarta: DPP Petani NasDem menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kerja nyata dalam menyejahterakan para petani dan nelayan di Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui peluncuran program strategis berupa demplot pertanian terintegrasi seluas 2 hektare di setiap provinsi.

“Di situ kita akan membuat sistem pertanian terintegrasi di mana nanti petani-petani milenial, anak-anak sekolah kita akan latih, kita akan didik,” ujar  Ketua DPP Petani NasDem, Arif Rahman usai Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Petani NasDem, NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktbber 2026.

Selain demplot pertanian, Arif menyebut DPP Petani NasDem menyiapkan dua program prioritas lainnya yang mencakup sektor kelautan melalui pengawalan program Kampung Nelayan Merah Putih, serta budidaya ikan lele dan nila. 

“Nah, kita hari ini nanti berkumpul di Rapat Kerja Nasional untuk membahas potensi-potensi apa yang bisa kita kaitkan dengan Mutlanya di Komisi IV, dengan mitra kita yaitu Departemen Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan supaya ada sinergisitas,” kata Arif. 

Ketua DPP Petani NasDem, Arif Rahman usai Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat  Petani NasDem, NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktbber 2026. Metro TV/Nattasya.

Kemudian, sektor kehutanan melalui program perhutanan sosial serta Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Melalui program kehutanan sosial ini, setiap petani diberikan kesempatan untuk mengelola lahan seluas 2 hektare, guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

“Itu masyarakat bisa mengajukan 2 hektar untuk pengolahan. Dan kita akan membuat kelompok,” kata Arif

Arif mengatakan DPP Petani NasDem menerapkan struktur organisasi yang langsung terhubung dari tingkat pusat (DPP), wilayah (DPW), kabupaten (DPD), hingga ke kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani, dan petani hutan tanpa melalui struktur ranting. 

Melalui program perhutanan sosial, masyarakat dapat mengajukan pengelolaan lahan seluas 2 hektare per orang untuk memaksimalkan potensi komoditas di daerah masing-masing. 

Arif menegaskan langkah ini bukan sekadar gerakan politik, melainkan upaya nyata untuk memuliakan kembali tanah, air, dan hutan, serta memastikan para petani dan nelayan di Indonesia hidup sejahtera.

“Bagaimana kita memuliakan petani, nelayan, dan mereka akhirnya terberdaya, mereka juga punya hasil yang bagus, pendapatan yang bagus, itu juga sudah merupakan gerakan perubahan buat kami,” kata Arif.

(Siti Yona Hukmana)