Anggaran Subsidi BBM Diharapkan Tetap Jaga Kestabilan Harga

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, mendukung langkah pemerintah yang berencana menambah anggaran subsidi BBM sebesar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

“Kita bersyukur pemerintah mengambil langkah tegas dengan menambah anggaran untuk subsidi BBM. Karena BBM ini ketika harganya naik, apalagi secara signifikan, dampaknya ke banyak hal dan ke berbagai sektor,” ujar Mufti dalam keterangannya, Rabu, 2 April 2026.
 

Mufti mengapresiasi keberanian pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memilih mempertebal subsidi ketimbang menaikkan harga di saat negara lain melakukan penyesuaian. Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan ini dibarengi dengan konsistensi agar tidak menjadi "pemberi harapan palsu" (PHP) bagi masyarakat.

“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM ini,” ujar Mufti.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup longgar untuk menambal kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah optimistis mampu menahan harga BBM domestik meski harga minyak mentah global menyentuh angka US$100 per barel.

Mufti menekankan bahwa kenaikan harga BBM akan sangat sensitif terhadap harga bahan pokok. Sehingga intervensi subsidi menjadi mutlak diperlukan. 

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika di Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global.


Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mufti Anam. Foto: Dok. TVR Parlemen.

“Jadi perlu diantisipasi secara cermat karena masalah energi bisa berpotensi memengaruhi biaya distribusi, harga barang, dan ketahanan usaha kecil di dalam negeri,” ujar Mufti.

Terakhir, ia meminta pemerintah memberikan jaminan tegas mengenai ketersediaan stok untuk menghindari fenomena panic buying di tengah masyarakat. Menurutnya, kepastian subsidi dan stok harus menjadi prioritas utama agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.