Pemprov DKI Buka Hak Penamaan Halte, NasDem Incar Halte Gondangdia

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang bagi pihak swasta hingga organisasi politik untuk membeli hak penamaan atau naming rights pada halte transportasi publik di Jakarta. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan defisit anggaran yang mencapai Rp15 triliun.

Pernyataan Gubernur tersebut langsung direspons positif oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino. Dia menyatakan ketertarikannya untuk menjajaki peluang tersebut demi memberikan kontribusi pada pendapatan daerah melalui aturan yang terbuka.

"Ya, saya ingin menjajaki itu. Bilamana ini menjadi satu aturan yang terbuka, selama itu ada harga dan juga transparan ya," ungkap Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 13 April 2026.
 

Wibi secara spesifik membidik titik strategis yang berdekatan dengan kantor pusat partainya di Jakarta Pusat untuk dijadikan proyek percontohan penamaan halte oleh partai politik.

"Kami mau coba, ada halte di dekat kantor NasDem. Halte Gondangdia menjadi Halte Gondangdia NasDem," ujar Wibi.

Mengenai potensi benturan dengan aturan kampanye atau etika ruang publik, Wibi meyakini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merumuskan regulasi yang matang. Ia bahkan memimpikan skema ini merambah ke moda transportasi lain yang lebih masif.


Ilustrasi halte bus TransJakarta. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

"Ya aturan itu kan pasti dari Pemprov DKI Jakarta ya. Dalam membuat aturan, pasti ada konsultasi. Tadinya malah saya berpikir kalau ada naming right di stasiun MRT, itu lebih keren lagi," sebut Wibi.

Skema naming rights sebelumnya telah lazim digunakan oleh berbagai merek komersial pada sejumlah halte TransJakarta dan stasiun MRT Jakarta. Melalui perluasan subjek kerja sama ini, Pemprov DKI berharap dapat menjaga keberlangsungan layanan publik di tengah tantangan fiskal yang signifikan.