Nicke Widyawati Sebut Keuntungan PIS Melonjak hingga Rp 9 Triliun

Jakarta: Mantan Direktur Utama (Dirut) perusahaan minyak milik negara, Nicke Widyawati, menjelaskan keuntungan PT PIS melonjak hingga empat kali lipat saat dipimpin Yoki Firnandi. Dari sebelumnya sekitar Rp2 triliun, laba PIS meningkat menjadi kurang lebih Rp9 triliun.

Hal itu disampaikan Nicke ketika dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Yoki Firnandi, mantan Direktur Utama PIS, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Di hadapan majelis hakim, penasihat hukum Yoki Firnandi, Wimboyono Senoadji, menyinggung kinerja keuangan perusahaan minyak negara yang mencatat pendapatan hingga Rp 70 triliun pada 2024.

Capaian tersebut, kata Wimbyono, bertolak belakang dengan dakwaan jaksa yang menyebut kliennya merugikan negara sebesar USD2,4 miliar atau sekitar Rp40,6 triliun dengan kurs Rp16.950 per dolar AS.

Wimboyono mempertanyakan kepada Nicke terkait kinerja Yoki selama menjabat sebagai Dirut PT PIS.

“Kan dapat pendapatan revenue terbesar di tahun 2024 sampai Rp 70 triliun. Hal ini bertolak belakang dengan dakwaan yang menjerat klien kami akibat dampak operasional dan bisnis Pertamina di tahun 2018–2023, termasuk area tanggung jawab klien kami, Pak Yoki selaku direktur PIS. Sepengetahuan saksi sebagai pemegang saham PIS dan Dirut Pertamina, seperti apa PIS di bawah kepemimpinan Pak Yoki?” tanya Wimboyono.
 

Baca Juga:  Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak

Nicke menjelaskan pembentukan subholding di lingkungan perusahaan milik negara bertujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui optimalisasi portofolio bisnis agar lebih fokus dan lincah.

Menurut dia, perusahaan milik negara tidak diperbolehkan mengambil keuntungan besar dari pelaksanaan program public service obligation (PSO) yang ditujukan bagi masyarakat.

“Artinya begini, jangan mencari keuntungan dari public service obligation karena ini untuk masyarakat. Oleh karena itu, subholding juga sesuai dengan arahan dari pemegang saham itu diberikan tantangan,” ujar Nicke.

Dia menjelaskan selama ini PT PIS banyak melayani rute domestik yang mayoritas berkaitan dengan PSO. Dalam konteks tersebut, PIS tidak diperbolehkan mematok tarif tinggi untuk pengangkutan energi.

Namun, Nicke menyebutkan PIS tetap harus berkembang. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mendorong PIS masuk ke pasar internasional sebagai bagian dari program Kementerian BUMN.

“Tapi PIS perlu berkembang, maka salah satu program dari Kementerian BUMN adalah PIS ini harus masuk ke pasar. Harus IPO itu target. Di dalam Kementerian BUMN, PIS harus masuk IPO,” jelas Nicke.