Gubernur Jateng Sebut Izin Tambang di Gunung Slamet Sebelum Masa Jabatannya

Solo: Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menyikapi pemberitaan yang beredar terkait aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Slamet. Ia menegaskan, pemerintah provinsi telah mengambil langkah konkret dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani persoalan tersebut.

"Yang viral-viral, saya mengucapkan terima kasih. Tetapi kita harus lebih bijaksana. Dan kita sudah menindaklanjuti sebagian. Contoh, misalnya yang viral kemarin soal izin tambang yang disebut sudah kedaluwarsa. Ternyata masih berlaku. Kita harus memilah dan memilih mana yang menjadi kepentingan masyarakat, mana kepentingan dari perizinan yang berlaku, mana yang berdampak pada kerusakan lahan," beber Luthfi di Solo, Jumat, 12 Desember 2025.

Gubernur mengonfirmasi bahwa Pemprov Jateng telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar kawasan Gunung Slamet ditetapkan sebagai taman nasional. Namun, keputusan resmi dari pusat hingga kini belum turun.
 

"Taman Nasional ini belum turun. Langkah yang kita lakukan, Satgas sudah kita bentuk untuk melakukan identifikasi permasalahan. Perizinan tambang yang secara resmi sudah kita teliti. Rata-rata terbit sebelum saya menjabat, ada yang dari 2020, ada yang berlaku lima tahun. Kita juga perintahkan untuk meninjau dampak lingkungan yang timbul," terang Luthfi.

Meski status taman nasional masih dalam proses, kerja Satgas terus berjalan. Fokusnya adalah melakukan kajian komprehensif terhadap perizinan lama yang masih aktif, memetakan dampak lingkungan, serta melakukan pengawasan ketat.

"Untuk sementara kita awasi. Kita bentuk satgas dari Satpol PP, Direskrimsus, Kejaksaan, bahkan TNI. Sekarang lagi mapping dengan para Kapolres dan wilayah. Sebelum terbit keputusan dari KLH, kita sudah punya road map. Itu yang penting," tegas Luthfi.


Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. ( MI/Widjajadi )

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan terukur. Semua kepentingan, mulai dari kepatuhan hukum terhadap izin yang sah, aspirasi masyarakat, hingga bukti kerusakan lingkungan, harus dikaji dalam satu forum yang melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama lima bupati dari kabupaten yang wilayahnya masuk kawasan Gunung Slamet.

Luthfi berharap langkah-langkah sistematis ini dapat menghasilkan solusi berkelanjutan yang mengakomodasi keberlanjutan ekologis Gunung Slamet tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.