Pemerintah Respons IHSG Jeblok, Percepat Demutualisasi BEI

Jakarta: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh. Hal ini terkait kondisi pasar modal yang jeblok dalam dua hari terakhir, serta adanya penurunan rating Indonesia oleh UBS dan Goldman Sachs.

"Perlu kami tegaskan, fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh. Koordinasi antara fiskal moneter berjalan dengan baik. Kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk di dalam jalur hijau," ujar Airlangga, saat konferensi pers perkembangan ekonomi terkini, Jumat, 30 Januari 2026.

Airlangga mengatakan, menanggapi situasi ini pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas bangsa, serta kredibilitas pasar modal, dilakukan beberapa langkah strategis.

"Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa. Kemarin diumumkan demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Ini adalah transformasi struktural, yang mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa, dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat," tegas Airlangga.

Dia menegaskan, demutualisasi bursa ini akan membuka investasi, termasuk dari Danantara dan agensi lainnya. Tahapannya pun sudah masuk di dalam Undang-Undang P2SK (UU P2SK). Kemudian langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahap berikutnya.



Ilustrasi Gedung BEI. Foto: dok MI.
 

 

Pemerintah jamin perlindungan bagi investor

Kemudian terkait dengan kekuatan governance dan keterbukaan publik, pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi.

"OJK dan BEI diharapkan untuk menerbitkan aturan yang meningkatkan free flow dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Dan ini ditargetkan, kemarin sudah diumumkan oleh OJK di Maret ini. Ini sebetulnya setara dengan berbagai negara, karena Indonesia atau bursa efek free flow-nya kemarin terlalu rendah," jelas Airlangga.

Adapun perbandingan free flow dengan Indonesia yakni Malaysia 25 persen, Hong Kong 25 persen, Jepang 25 persen, Thailand setara dengan Indonesia nantinya 15 persen, Singapura masih 10 persen, Filipina 10 persen, dan Inggris 10 persen.

"Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan rata kelola lebih baik. Nah kemudian perdagangan juga dengan adanya demutualisasi dan free flow lebih tinggi akan lebih stabil dan mengikuti standar internasional," ujar dia.