Potret Buram Gadai KJP di Jakarta, Jerat Utang di Tengah Impitan Ekonomi

Jakarta: Di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, terselip cerita pahit tentang kartu plastik biru yang seharusnya menjadi jaminan masa depan. Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dirancang untuk memastikan anak-anak tetap sekolah, kini kerap beralih fungsi menjadi "surat sakti" di tangan para penampung pinjaman informal. 

Tekanan ekonomi yang kian mencekik memaksa sejumlah orang tua menempuh jalan pintas meski berisiko tinggi.

“Biasanya ibunya yang memegang KJP. Karena kebutuhan, entah buat bayar kontrakan atau cicilan lain, jadi mau enggak mau digadaikan. Ada yang butuh Rp150 ribu ya dikasih Rp150 ribu. Ada yang sampai Rp500 ribu untuk beberapa periode. Tergantung kebutuhannya,” ujar Murti (nama samaran), seorang pedagang asongan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 16 Februari 2026.
 

Praktik "bawah tanah" ini umumnya dilakukan antarwarga. Pemegang KJP menyerahkan akses kartunya kepada penampung untuk mendapatkan dana segar. Sebagai imbalan, sang penampung akan menguras saldo bantuan dalam bentuk sembako saat masa pencairan tiba.

“Nanti sembakonya diambil. Kalau enggak dipakai, dijual lagi. Beras biasanya laku. Susu UHT juga. Dijual lebih murah dari harga toko, tapi tetap ada untungnya,” ujar Murti.

Murti mengamati fenomena ini semakin masif dalam tiga tahun terakhir. Terutama saat lapangan kerja bagi kepala keluarga semakin sulit didapat. 

Namun, jalan keluar instan ini tak jarang memicu konflik di dalam rumah tangga. Anak-anak yang mulai beranjak dewasa kerap menyadari bahwa hak pendidikan mereka telah "disekolahkan" oleh orang tuanya sendiri.

“Banyak yang bapaknya nggak kerja. Ibunya harus muter otak. Sekarang ini juga orang-orang pada mengeluh, lagi susah. Ada (anak) yang marah, ‘Buat apa sih, Mah?’ karena merasa itu hak mereka,” ucap Murti.


Ilustrasi pemegang KJP Plus. Foto: Media Indonesia/Angga Yuniar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah memberikan peringatan keras. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melarang tegas tindakan ini karena menyimpang dari tujuan utama program. 

Meski sistem pengawasan terus diperketat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perut yang lapar dan tunggakan kontrakan sering kali bicara lebih keras daripada aturan birokrasi.

Potret gadai KJP ini menjadi cermin retak kesejahteraan di Ibu Kota. Saat bantuan pendidikan berubah menjadi alat gali lubang tutup lubang, masyarakat rentan tidak hanya terancam jerat utang baru, tetapi juga sedang mempertaruhkan kualitas generasi mendatang demi bertahan hidup hari ini.