ICC Ajukan Surat Penangkapan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich

Den Haag: Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengajukan permintaan surat penangkapan terhadap Menteri Keuangan Israel Bezalel Yoel Smotrich atas dugaan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka serta pernyataan yang dinilai bersifat genosida terhadap warga Gaza.

Dalam konferensi pers pada Selasa, 19 Mei 2026, Smotrich mengatakan dirinya telah diberitahu mengenai permintaan surat penangkapan tersebut.

Ia tidak menjelaskan siapa yang memberitahunya dan menyebut proses permintaan surat penangkapan bersifat rahasia. Smotrich mengklaim langkah ICC terhadap pejabat Israel merupakan "deklarasi perang."

"Menghadapi deklarasi perang, kami akan melawan dengan balasan keras," ujarnya, dikutip dari PressTV, Rabu, 20 Mei 2026.

Setelah mengetahui permintaan surat penangkapan itu, Smotrich mengatakan dirinya akan "melakukan serangan balik" dengan menandatangani perintah evakuasi Khan al-Ahmar, sebuah desa Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan telah lama menghadapi pertarungan hukum dengan otoritas Israel.

Ia juga menyerang organisasi kemanusiaan Palestina di tengah kemarahan otoritas Israel terhadap upaya warga Palestina membawa kasus perang Gaza ke jalur hukum internasional.

Pemindahan Paksa Warga Palestina

Permintaan ICC terhadap Smotrich berfokus pada kebijakan pemindahan paksa warga Palestina, dukungannya terhadap pemukim Israel di wilayah pendudukan, serta pernyataannya yang menyebut kelaparan terhadap warga Gaza bisa dianggap "dibenarkan dan bermoral."

Jika disetujui, Smotrich akan menjadi pejabat Israel ketiga yang menjadi target ICC setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Pada November 2024, ICC menerbitkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas dugaan "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang" selama perang Israel di Gaza.

Sejak itu, hakim dan jaksa ICC dikenai sanksi oleh bank, perusahaan kartu kredit, dan perusahaan teknologi seperti Amazon akibat kebijakan sanksi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Inggris dan empat negara lain sebelumnya juga menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir karena dianggap berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

Smotrich dan Ben-Gvir secara terbuka menyerukan pendudukan permanen Gaza dan pembangunan kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut yang sebelumnya ditinggalkan Israel pada 2005.

Pada Februari lalu, Smotrich menyetujui rencana pengambilalihan wilayah luas di Tepi Barat yang diduduki sebagai "tanah negara" di tengah keberadaan lebih dari 700 ribu pemukim Israel di kawasan tersebut.

Menurut data resmi Palestina, pasukan dan pemukim Israel telah menewaskan sedikitnya 1.155 warga Palestina, melukai sekitar 11.750 orang, dan menangkap sekitar 22 ribu lainnya di Tepi Barat sejak Oktober 2023.

Baca juga:  Negara Arab Kecam Kunjungan Menteri Israel ke Kompleks Masjid Al-Aqsa