Dari Bencana Sumatra, Kongres Kemanusiaan Indonesia Perkuat Koordinasi Nasional

Jakarta: Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 menjadi momentum refleksi dan konsolidasi nasional untuk memperkuat masa depan gerakan kemanusiaan di Tanah Air. Mengusung tema 'Dari Respon Bencana Banjir dan Longsor Sumatera Menuju Koordinasi Kemanusiaan yang Mandiri dan Kolaboratif Dipimpin oleh Pelaku Lokal', kongres ini menegaskan pentingnya kepemimpinan pelaku lokal dalam penanganan bencana dan kerja-kerja kemanusiaan.

Dewan Pakar Kongres Kemanusiaan Indonesia III sekaligus Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati, menilai kongres ini sebagai momentum strategis untuk membenahi sistem kemanusiaan nasional. Menurutnya, pengalaman penanganan banjir dan longsor di Sumatra menunjukkan peran krusial pelaku lokal dalam setiap fase penanganan bencana.

“Pelaku lokal bukan pelengkap, melainkan fondasi. Mereka hadir paling awal, memahami konteks wilayah, dan menjaga martabat penyintas,” ujar Tomy dalam keterangan pers, Rabu, 24 Desember 2025.

Kongres ini menyoroti komunitas dan organisasi lokal sebagai pihak pertama yang merespons situasi darurat serta pihak terakhir yang bertahan dalam proses pemulihan. Kedekatan dengan wilayah, pemahaman sosial-budaya, dan jejaring komunitas yang kuat menjadikan pelaku lokal aktor kunci dalam memastikan bantuan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan bermartabat.


Suasana Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3. Dokumentasi/ istimewa

Melalui berbagai sesi diskusi dan refleksi, peserta kongres membahas tantangan dan peluang membangun koordinasi kemanusiaan yang lebih setara. Fokus diarahkan pada penguatan kepercayaan, pembagian peran yang jelas, serta kolaborasi lintas aktor, mulai dari organisasi masyarakat sipil, komunitas, pemerintah, dunia usaha, hingga mitra internasional, tanpa mengesampingkan pengetahuan dan inisiatif lokal.

Sebagai hasil utama, Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 merumuskan lima arah penguatan sistem kemanusiaan nasional. Salah satunya adalah mendorong kepemimpinan pelaku lokal sebagai inti koordinasi kemanusiaan nasional melalui penguatan Indonesian Humanitarian Coordination Platform (IHCP) yang mandiri, akuntabel, dan legitimate.

Kongres juga menekankan pentingnya transformasi ekosistem sumber daya kemanusiaan, termasuk diversifikasi pendanaan, penguatan sumber daya lokal, serta perluasan akses pelaku lokal terhadap pendanaan publik, CSR, dan internasional.

Selain itu, penguatan kapasitas dan standar kemanusiaan nasional menjadi perhatian melalui pengembangan berkelanjutan organisasi masyarakat sipil lokal, penerapan Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia, serta integrasi kearifan lokal dengan standar global.

Dari sisi kebijakan, kongres mendorong lahirnya kebijakan kemanusiaan nasional yang lebih eksplisit dan kolaboratif, dengan pengakuan terhadap masyarakat sipil sebagai mitra setara pemerintah serta penguatan ruang konsultasi multipihak. Di tingkat regional dan global, Indonesia juga didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam reformasi sistem kemanusiaan.

Menutup rangkaian kegiatan, Convener AP-KI M. Ali Yusuf atau Gus Ali menegaskan kongres ini bukan akhir dari proses penguatan sistem kemanusiaan nasional.

"Kongres ini bukan titik selesai, melainkan titik tolak. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa rapi sistem yang dibangun, tetapi pada seberapa banyak martabat manusia yang berhasil kita jaga," ujarnya.

Melalui Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3, diharapkan terbangun kesepahaman bersama untuk memperkuat sistem kemanusiaan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, baik dalam respon darurat maupun pemulihan jangka panjang.