Pemerintah Diminta Dukung Pendanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan ISPO

Jakarta: Pemerintah diminta menyediakan pendanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan insentif kepada petani sawit. Mengingat, sejak 2011, belum banyak petani yang melakukan sertifikasi ISPO.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin dalam Thought Leadership Forum yang digelar di Universitas Trisakti pada Selasa, 27 Mei 2025. Sabarudin mengatakan sertifikasi ISPO sudah mulai diberlakukan pada 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2011, yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang ISPO.

Melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2011, petani sawit sudah diwajibkan melaksanakan sertifikasi atau mandatory. Namun, sejak 2011, sertifikasi ISPO bagi petani masih sangat lambat. Salah satu hambatan soal pendanaan yang belum disiapkan oleh pemerintah dan insentif ISPO belum ada untuk petani.
 
"Dalam Pasal 16 Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang ISPO, sudah jelas salah satu sumber pendanaan sertifikasi ISPO bagi petani bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), untuk itu kami meminta agar pendanaan ISPO itu 100 persen bersumber dari BPDP," ujar Sabarudin, dalam keterangannya, Rabu, 28 Mei 2025.
 
BPDP merupakan lembaga yang mengelola dana pungutan ekspor (PE). Kurang lebih pungutan ekspor per tahun sekitar Rp30-Rp50 triliun per tahun, pungutan ini juga secara langsung bersumber dari petani sawit melalui potongan harga TBS petani.

"Untuk itu sangat diharapkan badan ini bisa mendanai seluruh kebutuhan sertifikasi ISPO petani sawit," ujar dia.
 

Baca Juga:  Bupati Sekadau: Investasi Sawit Memberdayakan Masyarakat dan Buka Lapangan Kerja

Sabarudin menjelaskan kebutuhan sertifikasi ISPO petani sawit sebesar RP3,5 juta per petani. kebutuhan dana ini untuk penyediaan data petani, melaksanakan program pelatihan budidaya sawit, penguatan kelembagaan dan internal control system, penilaian lingkungan  dalam sertifikasi, termasuk untuk pembayaran audit ISPO oleh lembaga sertifikasi.
 
"Hitungan kami untuk sertifikasi ISPO seluruh petani sawit di Indonesia dengan jumlah sekitar Rp3,2 juta petani dengan luas lahan sekitar 6,7 juta hektare, itu membutuhkan pendanaan sekitar Rp15-Rp20 triliun," ujar dia.
 
Menurut dia, seharusnya dana ini bisa bersumber dari dana yang dikelola BPDP. Sebab, sejatinya BPDP lahir untuk mendukung keberlanjutan petani sawit dan mendukung sawit berkelanjutan di Indonesia.