AS Tolak Proposal Mesir untuk Rekonstruksi Gaza

Washington DC: Amerika Serikat secara resmi menolak proposal yang diajukan oleh Mesir dan para pemimpin Arab untuk rekonstruksi Gaza pada Selasa, 4 Maret 2025. Mengutip CNN, pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa rencana tersebut tidak sesuai dengan visi AS untuk kawasan tersebut, yang mencakup pengusiran warga Palestina dari Gaza dan transformasi wilayah itu menjadi "riviera" yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

“Proposal saat ini tidak menangani realitas bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan penduduknya tidak bisa hidup dengan layak di wilayah yang penuh dengan puing-puing dan amunisi yang belum meledak,” ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, dalam pernyataannya pada Selasa malam.

Trump tetap pada rencana visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa kehadiran Hamas.

“Presiden Trump tetap berpegang pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas. Kami berharap ada pembicaraan lebih lanjut untuk membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi kawasan ini,” tambah Hughes.

Rencana pascaperang untuk Gaza yang diajukan oleh Mesir bertujuan untuk menghapus kekuasaan Hamas dan membentuk pemerintahan sementara hingga Otoritas Palestina yang telah direformasi dapat mengambil alih. Proposal ini juga memungkinkan sekitar dua juta warga Palestina tetap tinggal di Gaza, berbeda dengan visi Trump yang ingin mengusir mereka.
 

Baca Juga: KTT Darurat Liga Arab Adopsi Rencana untuk Gaza, Lawan Usulan Trump

Israel telah menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan peran apa pun kepada Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza. Selain itu, Israel juga telah memblokade masuknya makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan bantuan lainnya untuk menekan Hamas agar menerima kesepakatan yang diajukan AS, yang mencakup perpanjangan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diculik Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023.

Proposal yang diajukan Mesir dan negara-negara Arab melibatkan dana sebesar 53 miliar dolar AS untuk membangun kembali Gaza hingga tahun 2030. Tahap pertama dari proyek ini mencakup pembersihan lebih dari 50 juta ton puing yang dihasilkan oleh serangan udara Israel serta penghapusan amunisi yang belum meledak.

Keputusan AS untuk menolak proposal Mesir memicu kecaman dari berbagai pihak. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menegaskan bahwa tidak akan ada "perdamaian sejati" tanpa pembentukan negara Palestina.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia mengecam blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional.

Israel sendiri telah menyatakan niatnya untuk mempertahankan kontrol keamanan atas Gaza dan Tepi Barat secara tidak terbatas. Pemerintah Israel dan sebagian besar kelas politik di negara itu menentang pembentukan negara Palestina.

Gencatan senjata di Gaza, yang telah berlangsung sejak Januari, saat ini berada dalam ketidakpastian setelah fase pertamanya berakhir pada Sabtu lalu.