Pemerintah Diminta Konsisten pada Politik Bebas Aktif dalam Merespons Perang di Timur Tegah

Jakarta: Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, meminta Pemerintah Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam merespons situasi konflik dan perang terkini di Timur Tengah. Pemerintah jangan terburu-buru mengambil posisi.

“Indonesia menganut sistem politik non-blok. Sebaiknya tidak terburu-buru menentukan sikap. Kita tunggu dari pemerintah arahannya seperti apa,” kata Nurul di Jakarta, Minggu, 22 Juni 2025. 

Dia mendesak pemerintah segera mengupayakan perlindungan dan mempercepat evaluasi lanjutan bagi warga negara Indonesia (WNI) menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran. 

“Kita harus mengupayakan keselamatan WNI yang berada di Iran. Evakuasi perlu dilakukan menghadapi eskalasi yang terus memanas,” jelas dia.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menjelaskan proses evakuasi masih terus berlangsung dengan mengerahkan berbagai personel KBRI negara setempat hingga pasukan TNI. “Evakuasi masih terus dilanjutkan dengan mengerahkan personel KBRI dan TNI dapat dilaksanakan dengan baik. Sejak awal KBRI sudah memberi peringatan dini,” ujar dia. 
 

Baca Juga:  Bukan Targetkan RS, Rudal Iran Serang Markas Militer Zionis Israel

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini. Dia mendorong agar pemerintah mengaktifkan semua jalur diplomatik dan kemanusiaan untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk memperkuat komunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Teheran serta perwakilan RI terdekat, seperti di Kairo. 

Dia juga mengusulkan peningkatan status kewaspadaan dan penyesuaian travel warning ke wilayah terdampak. “Mengaktifkan mekanisme crisis center di KBRI setempat atau negara berbatasan, termasuk penyusunan peta lokasi dan identitas WNI yang tersebar,” ujar dia.

Dia juga meminta komunikasi intensif antara KBRI dan seluruh WNI harus dipastikan berjalan untuk memberikan informasi keamanan secara berkala. Pemerintah disarankan menjalin koordinasi lintas negara dengan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna membuka akses bantuan kemanusiaan.