Kesejahteraan Prajurit Perlu Perhatian Serius dalam Revisi UU TNI

Jakarta: Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempertimbangkan kesejahteraan prajurit. Terutama, rumusan peraturan bagi anggota TNI yang menjalankan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Yang saya ingin tanyakan, kami ingin mendapatkan insight terkait kesejahteraan TNI, apakah harus membebaskan anggota TNI berbisnis?" tanya Amelia saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII itu mengungkapkan selain aturan berbisnis, prajurit TNI memiliki pilihan lain dalam menunjang kesejahteraan prajurit melalui koperasi. Pemberdayaan koperasi yang dikelola secara profesional dapat menopang kesejahteraan prajurit TNI.

"Lebih baik membangun dan memberdayakan koperasi-koperasi secara profesional guna mencapai kesejahteraan bagi anggota TNI," ungkap Amelia.
 

Baca Juga:  Komisi I Serap Aspirasi Publik Terkait Revisi UU TNI

Dia mengatakan Fraksi Partai NasDem berkomitmen mendukung kemajuan dan profesionalisme TNI yang tercermin dalam RUU TNI. Terutama, mengingat peran TNI sebagai garda terdepan menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Pada prinsipnya kami semua berkomitmen untuk mendukung kemajuan dan profesionalisme TNI. Khususnya, sebagai garda terdepan yang mempertahankan NKRI. Kami sepakat kita semua menjaga TNI, menjunjung tinggi demokrasi, dan supremasi sipil di Indonesia," ujar dia.

Menurut dia, saran dan masukan Pepabri akan memperkaya substansi revisi UU TNI. Sehingga, dapat menjawab tantangan TNI di masa mendatang.

"Hari ini kami mengapresiasi kehadiran bapak-bapak semua untuk dapat memberikan masukkan, insight, terkait dengan revisi UU TNI, sehingga UU yang dihasilkan memenuhi kebutuhan TNI di masa depan," ujar dia.