Hamas Tolak Resolusi PBB untuk Pasukan Stabilisasi Gaza

Gaza: Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) secara tegas menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengadopsi rencana Amerika Serikat terkait pembentukan permerintah transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.

Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut bahwa resolusi tersebut tidak memenuhi tuntutan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza yang telah mengalami dua tahun perang genosidal dan kejahatan luar biasa oleh pendudukan Israel.

"Resolusi ini memberlakukan mekanisme perwalian internasional atas Gaza, yang ditolak oleh rakyat dan faksi-faksi kami. Resolusi ini juga memberlakukan mekanisme untuk mencapai tujuan pendudukan, yang gagal mereka capai melalui genosida brutal. Lebih jauh lagi, resolusi ini mencabut Jalur Gaza dari geografi Palestina dan mencoba memaksakan realitas baru yang bertentangan dengan prinsip dan hak nasional rakyat kami. Ini merampas hak kami atas penentuan nasib sendiri dan pendirian negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," tegas Hamas dalam siaran pers tertanggal 18 November 2025.

Resolusi tersebut, yang disahkan dengan 13 suara setuju dan dua abstain dari Rusia dan China, mengizinkan pembentukan otoritas transisi "Dewan Perdamaian" dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Melansir CNN, Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz menyatakan bahwa ISF akan menjadi koalisi penjaga perdamaian yang dipimpin negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, dan bertugas mengamankan Gaza, melucuti senjata, melindungi warga sipil, serta mengawal bantuan.
 

Baca Juga: PBB Sepakati Pasukan Stabilisasi di Gaza, Indonesia Siap Kirim 20 Ribu Personel

Namun, Hamas menilai bahwa memberi mandat kepada pasukan internasional untuk menjalankan peran di dalam Gaza, termasuk pelucutan senjata perlawanan, akan menghilangkan netralitasnya dan menjadikannya bagian dari konflik.

"Setiap pasukan internasional, jika dibentuk, harus dikerahkan hanya di perbatasan untuk memantau gencatan senjata dan menyalurkan bantuan, bukan menjadi otoritas keamanan yang memburu rakyat kami dan perlawanan kami," tegas Hamas.

Lebih lanjut, Hamas menyatakan bahwa senjata perlawanan berkaitan langsung dengan keberadaan pendudukan, dan isu tersebut merupakan urusan internal nasional yang tidak bisa dipisahkan dari jalur politik menuju kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina.

Mereka juga menolak segala bentuk pengawasan bantuan kemanusiaan yang menjadikan operasi kemanusiaan tunduk pada pemerasan politik atau mekanisme kompleks. Hamas menyerukan pembukaan jalur lintas secara permanen dan menuntut PBB serta UNRWA memimpin respons atas bencana kemanusiaan di Gaza.

"Kami menyerukan kepada komunitas internasional dan Dewan Keamanan untuk menegakkan hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mengadopsi resolusi yang membawa keadilan bagi Gaza melalui penghentian perang genosidal, rekonstruksi, dan kemerdekaan rakyat kami dengan Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina mereka," tulis Hamas dalam penutup pernyataannya.