Istana Madagaskar Tolak Kudeta Militer, Tegaskan Rajoelina Tetap Presiden Sah

Antananarivo: Kantor Kepresidenan Madagaskar secara resmi menolak pengambilalihan kekuasaan oleh satuan militer elite CAPSAT yang mengumumkan kudeta pada Selasa, 14 Oktober 2025. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan dari Istana Ambohitsorohitra, Kepresidenan menyebut langkah militer sebagai "deklarasi ilegal" dan "upaya kudeta yang nyata."

"Kehadiran kekuatan bersenjata di depan Istana Presiden adalah tindakan nyata dari upaya kudeta dan serangan serius terhadap legalitas republik," tulis Kepresidenan dalam komunike yang diterbitkan pada hari yang sama.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa Madagaskar tetap merupakan negara hukum yang diatur oleh Konstitusi. Semua tindakan militer tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan sumpah militer untuk melindungi negara serta institusinya.

Pemerintah juga menyayangkan bahwa pengambilalihan kekuasaan terjadi tepat pada 14 Oktober, hari peringatan proklamasi Republik Madagaskar.

"Upaya ini merupakan serangan langsung terhadap Republik itu sendiri dan kedaulatan rakyat Malagasi," tegas pernyataan tersebut.

Presiden Andry Rajoelina disebut masih memegang jabatan secara sah dan menjalankan fungsinya. Kantor kepresidenan menyatakan bahwa negara tetap berdiri, bangsa tetap bersatu, dan Konstitusi tetap menjadi landasan hukum utama.

Langkah militer ini dilakukan oleh Kolonel Michael Randrianirina, komandan CAPSAT, yang mengumumkan bahwa militer telah mengambil alih kekuasaan dan membentuk dewan transisi untuk menjalankan pemerintahan sementara.
 

Baca Juga: Militer Madagaskar Ambil Alih Kekuasaan setelah Presiden Rajoelina Dimakzulkan

“Kami telah mengambil alih kekuasaan,” ujar Kolonel Michael Randrianirina.

“Masa renovasi akan berlangsung maksimal dua tahun. Selama periode ini, referendum akan digelar untuk menetapkan konstitusi baru, diikuti pemilu untuk membentuk lembaga-lembaga baru,” tambahnya.

Randrianirina juga mengumumkan bahwa sejumlah lembaga negara akan disuspensi selama masa transisi, termasuk Senat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilu Nasional Independen, Mahkamah Agung, serta Dewan Tinggi untuk HAM dan Negara Hukum. Majelis Rendah tetap tidak dibubarkan.

Pernyataan militer ini muncul beberapa saat setelah parlemen memakzulkan Rajoelina dengan tuduhan meninggalkan tugas negara.

Namun, Rajoelina dalam siaran video sebelumnya menyatakan bahwa dirinya masih sah sebagai presiden dan sedang berlindung dari ancaman pembunuhan. Ia menolak legitimasi pemakzulan maupun kudeta yang dilakukan oleh militer.

Mengutip Al Jazeera, protes besar-besaran yang dipimpin kelompok muda Gen Z sejak akhir September turut mendorong krisis politik ini. Sejumlah unit militer, termasuk CAPSAT, berbalik arah dan mendukung demonstrasi, menyebabkan instabilitas yang kini berujung pada dualisme kekuasaan.