Pramono Anung Melayat ke Rumah Duka Syafruddin Kambo, Absen dari Retret Magelang?

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melayat ke rumah duka mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo, yang wafat pada Kamis, 20 Februari 2025.

Pramono hadir di rumah duka yang berlokasi di Jalan Cibulan VII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat baik dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. 

"Perjalanan panjang beliau dari menjadi ajudan Pak Jusuf Kalla sampai akhirnya wafat, mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Bahkan sebelum saya mau dilantik pun, beliau masih sempat mengucapkan selamat," kata Pramono, yang dikutip Jumat, 21 Februari 2025.

Saat ditanya akankah hadir dalam agenda retret di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah bersama kepala daerah lain yang baru dilantik, Pramono memilih untuk tidak berkomentar.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa dirinya tengah menunggu klarifikasi dari Pramono Anung yang berencana menghadap Megawati untuk membahas instruksi penundaan tersebut. Hasto menegaskan bahwa keputusan untuk menghadiri retret akan disesuaikan dengan arahan lebih lanjut dari pimpinan partai. 

"Ini tadi saya sudah WA-nan dengan Pak Pram Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu dulu nanti seperti apa penjelasannya ini ada surat terus kita klarifikasi surat ini," kata Hasto, Jumat, 21 Februari 2025.
 

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Kepala Daerah di Jabar Tetap Ikut Retret Meski Ada Instruksi Megawati

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi ini dikeluarkan pada Kamis, 20 Februari 2025 malam, sehari sebelum retret dimulai. 

Retret kepala daerah di Magelang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025, dengan tujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan koordinasi antar kepala daerah. Namun, dengan adanya instruksi dari Megawati, partisipasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan menjadi tanda tanya.