Sosialisasi Bahaya Hoaks di Pemilu Dinilai Tak Cukup

Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) menyebut sosialisasi bahaya hoaks yang dilakukan penyelenggara pemilu dirasa tak cukup. Lebih dari itu, Perludem mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar melakukan penanganan hoaks dan disinformasi secara terukur.

“Saya rasa tak cukup dengan sosialisasi. Penanganan hoaks dan disinformasi mesti dilakukan dengan cara-cara yang lebih sistematis dan terukur. Itu butuh langkah strategis oleh Bawaslu,” tegas peneliti Perludem Fadli Ramadhanil kepada Media Indonesia, Minggu, 13 Agustus 2023.

Salah satunya, kata Fadli, Bawaslu perlu memperbanyak langkah prebungking dengan lebih menyasar potensi hoaks yang bisa diidentifikasi dari sekarang. Prebungkin adalah proses membongkar kebohongan, taktik, atau sumber sebelum informasi keliru menyerang.

“Jadi langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum mesti dilakukan secara beriringan,” tuturnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty menegaskan Bawaslu butuh berkolaborasi dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks yang terjadi di media sosial selama tahapan pemilu. Kolaborasi dengan multistakeholder tersebut nantinya bisa dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar untuk disebarluaskan.

"Bawaslu butuh kolaborasi dengan banyak pihak seperti Mafindo, AJI, dan lain-lain sangat diperlukan dalam menangkal isu hoaks di media sosial. Ini harus kita lakukan, sebab seringkali hoaks viral karena berita yang benar tidak viral," ungkapnya.

Meski begitu dia menyebut, tantangan pada Pemilu 2024 khususnya di media sosial tidaklah banyak berubah. Ini dikarenakan regulasi yang digunakan masih sama.

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menilai, kolaborasi KPU dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks sangat penting. Dia mengakui, KPU tidak akan mampu bekerja maksimal melawan isu hoaks jika bekerja sendirian.

"Banyak sekali informasi yang tidak benar terhadap kami (KPU). Oleh karena itu, kolaborasi dengan banyak pihak sangatlah penting," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, menyatakan menjelang Pemilu 2024, hoaks politik meningkat. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih.

"Lalu, pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks," ujarnya.

Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Koordinator Cek Fakta Adi Marsiela menyatakan, bahwa informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi. Sehingga, menurutnya peran jurnalis cukup penting agar dapat mempublikasikan informasi yang akurat, membantah hoaks, dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Yakub Pryatama Wijayaatmaja)